Penyalahgunaan Napza dan Hukuman Mati

   •    30 April 2015 18:46 WIB
eksekusi mati
 Penyalahgunaan Napza dan Hukuman Mati
Barang bukti aneka jenis narkoba yang disita Polisi. (foto: Antara)

Sudirman Nasir, peneliti/pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar; Alumnus Program Doktoral Sekolah Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Melbourne, Australia  
 

PEMERINTAH kembali mengeksekusi mati pengedar Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain) yang sebagian merupakan warga asing.

Banyak orang menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak permintaan grasi para terpidana pengedar Napza dan terus melanjutkan pemberlakuan hukuman mati, meskipun terdapat sejumlah reaksi keras dari pemimpin beberapa negara, seperti Belanda dan Brasil yang warganya telah dieksekusi mati pada Januari lalu. Negara tetangga kita, Australia, juga memberikan reaksi keras terkait dengan warga negaranya yang dieksekusi mati pada Rabu (29/4).

Memang terdapat pula suara-suara kritis sejumlah aktivis dan lembaga hak-hak asasi manusia maupun sejumlah peneliti atau akademisi yang menentang pemberlakuan hukuman mati. Selain menekankan aspek HAM, mereka mempertanyakan efektivitas pemberian hukuman mati terhadap upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Napza.

Mereka merujuk hasil-hasil penelitian terkini yang dipublikasikan di jurnal-jurnal akademik berwibawa mengenai kurangnya bukti meyakinkan, bahwa pemberian hukuman mati akan memberikan efek jera bagi pengedar Napza, mengurangi jumlah peredaran dan penyalahgunaan Napza. Pemberian hukuman mati dengan frekuensi tinggi terhadap pengedar Napza di negara-negara, seperti Tiongkok, Iran, maupun Meksiko (tiga negara dengan pendekatan sangat keras terhadap peredaran Napza) tidak terbukti menurunkan peredaran dan penyalahgunaan Napza di negara-negara tersebut.

Namun, sentimen publik yang menginginkan tindakan 'tegas' terhadap kondisi yang disebut sebagai 'darurat NAPZA', atau 'darurat narkoba' ini dan kemungkinan keinginan Presiden Jokowi sendiri untuk memperlihatkan citra 'tegas' membuat suara-suara minoritas itu tidak akan banyak berpengaruh. Namun, terlepas dari pandangan-pandangan yang berbeda mengenai pemberian hukuman mati terhadap pengedar Napza dalam skala besar, kedua pandangan tersebut cenderung membatasi diri pada aspek Napza dan pengedar Napza-nya sendiri, sambil secara sadar maupun tidak sadar mengabaikan aspek-aspek struktural yang membuat penggunaan Napza marak di banyak negara termasuk di Indonesia. 

Demi upaya memperkaya debat publik mengenai hal di atas, tulisan ini akan mencoba melihat hiruk pikuk pemberitaan Napza ini lewat sudut pandang yang lain, yakni lewat sudut pandang struktural. Terdapat semakin banyak bukti-bukti ilmiah mengenai penyalahgunaan Napza dan bahwa penyalahgunaan ini tidak tersebar secara merata.

Wilkinson dan Pickett dalam bukunya yang terkenal 'The Spirit Level--Why More Equal Societies Almost Always Do Better' (2009), menunjukkan bahwa negara-negara maju dengan tingkat kesenjangan sosial-ekonomi yang lebih tinggi ternyata juga memiliki tingkat penyalahgunaan Napza yang juga lebih besar. Selain memiliki tingkat penyalahgunaan Napza yang lebih tinggi, negara-negara dengan kesenjangan sosial-ekonomi yang lebar itu juga memiliki indikator-indikator sosial dan kesehatan masyarakat yang lebih buruk, seperti tingkat kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit kejiwaan maupun tingkat kriminalitas yang lebih tinggi.

Amerika Serikat dan Inggris Raya, misalnya, meskipun memiliki pendekatan hukum yang lebih keras terhadap Napza, tetapi ternyata memiliki angka penyalahgunaan Napza yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, seperti Jerman, Belanda, Swiss, Portugal, maupun negara-negara di kawasan Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, dan Finlandia, serta Australia dan Selandia Baru (negara-negara yang memiliki kesenjangan sosial ekonomi yang lebih rendah dan pendekatan atau kebijakan Napza yang lebih berbasis bukti (evidence).

Dalam semangat yang hampir sama, Johann Hari baru saja meluncurkan buku penting mengenai penanggulangan Napza berjudul 'Chasing The Scream: The First and Last Days of the War on Drugs'. Hari merangkum semakin banyaknya bukti, bahwa ketergantungan terhadap Napza sangat terkait dengan masalah-masalah struktural di atas.

Publikasi-publikasi ilmiah mengenai Napza (yang muncul lewat jurnal-jurnal dan buku-buku yang berasal dari penelitian panjang dan proses review ketat) menunjukkan semakin perlunya menyeimbangkan pendekatan hukum, pendekatan kesehatan masyarakat, dan pendekatan struktural. Dengan memasukkan kata-kata kunci yang tepat, kita akan mendapatkan semakin banyaknya bukti bahwa hanya bertumpu pada pendekatan hukum (legal and punitive approach) atau yang dalam bahasa populer disebut sebagai pendekatan 'war on drugs', ternyata tidak memberikan efek jera, tidak mengurangi peredaran, dan penyalahgunaan Napza, serta tidak menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Napza.

Justru pendekatan yang lebih compassionate yang lebih bertumpu pada pendekatan medis, psikologis, sosiologis, dan kesehatan masyarakat dalam bentuk meningkatkan faktor-faktor pelindung (protective factors) yang lebih terbukti mencegah anak-anak muda memulai memakai Napza, mencegah ketergantungan atau kecanduan terhadap Napza. Amerika Serikat, tempat lahirnya pendekatan 'war on drugs' beberapa dekade lalu ketika Presiden Richard Nixon pada 1971 mengeluarkan siaran pers mengenai kebijakan agresifnya terhadap Napza yang ia sebut sebagai 'enemy number one' lewat pendekatan agresif, termasuk pendekatan militeristik dan pemberlakuan hukuman mati yang didukung dana sangat besar ternyata tidak berhasil.

Semakin banyak penelitian menyebutkan bahwa banyaknya faktor risiko di Amerika Serikat, khususnya kenyataan kesenjangan sosial-ekonomi yang sangat lebar di negeri Paman Sam itu membuat peredaran, penyalahgunaan, dan ketergantungan terhadap Napza tetap tinggi, khususnya di kalangan warga yang secara sosial-ekonomi terpinggirkan (seperti kalangan kulit hitam/African Americans, keturunan latin/Hispanik, keturunan Asia, penduduk asli Amerika, maupun kalangan miskin kulit putih). Amerika Serikat di bawah Presiden Barack Obama sudah mulai melakukan reformasi terhadap pendekatan 'war on drugs' yang selama ini dilakukan dengan hasil yang minim meskipun dengan biaya sangat besar. 

Sejumlah negara di Eropa Barat, Australia, dan Selandia Baru sejak beberapa dasawarsa lalu sudah meninggalkan pendekatan 'war on drugs' dengan meningkatkan pendanaan pada pendekatan yang lebih berfokus pada kesehatan masyarakat (preventif dan rehabilitatif) serta mengurangi masalah-masalah struktural, seperti kesenjangan ekonomi yang ternyata menghasilkan dampak-dampak yang lebih menggembirakan. Sejumlah negara di Kawasan Amerika Latin, seperti Kolombia, Brasil, dan Uruguay yang dulu melakukan pendekatan 'war on drugs' juga mulai mereformasi kebijakan-kebijakannya.

Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat Indonesia memperkaya perspektif mengenai langkah-langkah yang lebih baik dan lebih berbasis bukti menghadapi Napza, ketimbang langkah-langkah tradisional (war on drugs) yang secara ilmiah maupun secara ekonomi (cost effectiveness) sudah terbukti gagal di banyak negara (termasuk di negara-negara yang bahkan lebih kaya dan lebih bersih penegakan hukumnya jika dibandingkan dengan Indonesia).

 


(LHE)

Video /