Penangkapan Novel Baswedan Usik Kondusifitas Hubungan KPK-Polri

Krisiandi    •    01 Mei 2015 15:30 WIB
novel baswedan
Penangkapan Novel Baswedan Usik Kondusifitas Hubungan KPK-Polri
Muradi. Foto: Reno Esnir/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung Muradi berpendapat penangkapan dan penahanan Novel Baswedan oleh Bareskrim mengusik hubungan Polri-KPK secara lembaga. Padahal hubungan dua lembaga itu sudah membaik.

Selain itu, penangkapan Novel juga membangun sentimen negatif publik ke Polri. "Di tengah upaya membangun citra baik yang dilakukan Kapolri baru, Badrodin Haiti. Penangkapan tersebut membuyarkan semangat kebaruan yang diusung oleh pimpinan baru Polri tersebut. Langkah tersebut juga menggembosi upaya baik dari pemerintahan Jokowi-JK untuk menata kembali penegakan hukum yang coba dilakukan pascapolemik pemilihan Kapolri awal tahun lalu," ujar Muradi lewat keterangan tertulis, Jumat (1/5/2015).

Karena itu langkah untuk tidak menahan Novel Baswedan adalah upaya dan niat baik bagi Polri dan pemerintahan Jokowi-JK. Dia berpendapat menjadikan tersangka Novel tanpa harus menangkap dan menahannya menjadi satu-satunya pilihan bagi Polri dan pemerintahan Jokowi-JK agar kemarahan publik tidak kembali memuncak.

Menurut Muradi, Novel adalah mantan anggota Polri yang secara pengetahuan hukum bisa dipahami akan taat pada hukum dan prosesnya. Apalagi pimpinan KPK juga mengupayakan penjaminan atas pembatalan penahanan yang bersangkutan.

"Meski harus diakui bahwa secara proses, penangkapan novel tidak menyalahi aturan, namun secara etika publik, langkah tersebut tidak cukup baik dan diterima publik, mengingat langkah untuk memperbaiki citra dan hubungan Polri dengan KPK tengah dijahit menjadi berantakan," paparnya.

Karenanya langkah untuk membebaskan novel dari penahanan dengan tetap menjalani  proses hukumnya akan berimplikasi pada tiga hal, yakni: Pertama, secara kelembagaan Polri maupun pemerintah Jokowi-JK akan tetap mendapatkan apresiasi baik dari publik , dengan penekanan pada langkah penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.

Kedua, kata Muradi, memberikan ruang dan waktu konsultasi dan koordinasi antar pimpinan polri untuk berjalan intensif kembali dan berujung pada pembangunan kepercayaan agar langkah mempererat kerja sama dapat berjalan intensif.

"Ketiga, memberikan ruang bagi proses penyidikan perkara lebih terbuka dan tidak terekayasa sebagaimana yang diasumsikan oleh publik. Komitmen polri dan presiden Jokowi tersebut harus dijadikan pegangan dan dibuktikan dengan memberikan ruang bagi publik juga untuk mengetahui proses tersebut dengan baik agar distorsi informasi tidak terus terjadi. Pada titik ini, Polri juga akan mendapatkan opini baik atas komitmennya tersebut," pungkasnya.


(KRI)

Antara Riedl, Indonesia dan Label <i>Runner Up</i>
Piala AFF 2016

Antara Riedl, Indonesia dan Label Runner Up

32 minutes Ago

Sebelumnya sempat ada perjanjian jika Riedl gagal membawa Indonesia juara AFF, kontrak tiga tah…

BERITA LAINNYA
Video /