Provinsi Kewalahan Urusi Izin Tambang

Dero Iqbal Mahendra    •    01 Mei 2015 16:36 WIB
pertambangan
Provinsi Kewalahan Urusi Izin Tambang
Ilustrasi. Antara/Ahmad Subaidi

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih terus mengikuti perkembangan dari revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang sedang di usulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya ada beberapa isu yang memang harus termasuk didalam pembahasan revisi tersebut.

"Pertama, masalah kewenangan, kita dapat keluhan meski ada UU Nomor 23 bahwa kewenangan di gubernur tapi ternyata dalam implementasi tidak semudah dibayangkan. Dari perusahaan batu mulia, akik, permata sudah skala investasi besar dan masa untuk mengurus batuan untuk jalan raya kok harus ke gubernur, kan jadi lama," ungkap Syukhar dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Jumat (1/5/2015).

Dia mengatakan, pemerintah provinsi sangat kewalahan akan lonjakan pengajuan perizinan yang akan diproses. Umumnya pemerintah provinsi dalam sebulan menerima hingga 200 izin namun semenjak dilimpahkan ke provinsi mengalami lonjakan hingga lima kali lipat.

"Dengan jumlah SDM yang ada di provinsi yang terbatas tentu tidak bisa menangani itu semua, sebab mulai dari batuan dan air tanah masuk ke mereka. Jadi tetap ada yang harus diurus di kabupaten sebab inspektur tambang mereka terbatas," tutur Syukhar.

Selain itu perlu juga dilakukan pengelompokan komoditas oleh pemerintah, sebab Indonesia membutuhkan industri strategis yang butuh bahan baku. Tentunya jangan hanya industrinya saja yang dijadikan strategis, bahan bakunyapun perlu dijadikan sebagai bahan baku strategis juga.

Contohnya seperti industri baja, di luar negeri industri baja termasuk industri strategis, maka iron sand, iron ore harus dijaga dan dikendalikan produksi serta pemanfaatannya.

Minerba telah mengajukan logam dasar yang penting untuk dijadikan bahan baku industri strategis seperti nikel, timah, tembaga, bauksit, dan unsur tanah jarang, sebab hanya ada di tempat tertentu. Termasuk aspal untuk pembangunan jalan yang hanya ada di Buton, oleh sebab itu perlu dijadikan industri strategis yang dikelola oleh BUMN dan BUMD. Sehingga kementerian perindustrian perlu menentukan industri mana yang strategis.


(WID)

Ini Alasan Boaz Solossa Digantikan Evan Dimas
Indonesia vs Vietnam

Ini Alasan Boaz Solossa Digantikan Evan Dimas

4 hours Ago

Pelatih Timnas Indonesia Alfred Riedl punya alasan khusus ketika menggantikan Boaz Solossa di p…

BERITA LAINNYA
Video /