May Day, Gubernur dan Ribuan Buruh Jatim Pesta Kembang Api dan Tumpeng

Amaluddin    •    01 Mei 2015 19:43 WIB
may day
<i>May Day</i>, Gubernur dan Ribuan Buruh Jatim Pesta Kembang Api dan Tumpeng
Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur berpesta kembang api dan makan tumpeng bersama Gubernur Jatim, Soekarwo, di depan kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya. Foto: Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei di Jawa Timur dirayakan dengan suka cita. Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur berpesta kembang api dan makan tumpeng bersama Gubernur Jatim, Soekarwo, di depan kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya. Syukuran ini untuk menandai persetujuan atas tuntutan kaum oleh Pakde Karwo.

Koordinator Serikat Pekerja Jawa Timur Menggugat (Sapujagat), Jazuli, mengatakan pertemuan antara 30 orang perwakilan serikat pekerja di Jawa Timur dengan Gubernur Karwo; Kapolda Jatim, Irjen Anas Yusuf; dan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Eko Wiratmoko, menyepakati sebanyak 17 tuntutan buruh di Jatim.

17 tuntutan kaum buruh Jatim, antara lain mendesak komisi IX DPR RI agar segera menuntaskan revisi UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang waktunya tinggal 5 bulan.

"Kami menuntut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibubarkan karena sangat merugikan buruh, dan diganti dengan lembaga baru di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan dengan sistem penyelesaian berasaskan musyawarah mufakat," kata Jazuli.

Kemudian, mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan RPP Jaminan Pensiun dengan iuran 12 persen per bulan dan RPP Manfaat sebesar 75 persen dari gaji berjalan.

"Buruh Jatim mendesak pekerja wajib mendapat jaminan pensiun per 1 Juli dan menolak rencana pemerintah yang baru memberlakukan pada 2019," ujar pria asli Sidoarjo ini.

Selain itu, Sapujagat menolak rencana pemerintah yang hendak memberlakukan aturan kenaikan UMK setiap 2 tahun atau 5 tahun sekali. Alasannya, "Kenaikan UMK setiap tahun saja belum bisa mensejahterahkan kaum buruh, apalagi diganti setiap 2 tahun atau 5 tahun sekali."

Tuntutan kepada pemerintah pusat lainnya yakni, mencabut Permenkes Nomor 69 tahun 2013 tentang pengaturan tarif berobat yang murah dan diganti dengan sistem Ina-CBG's dengan free for service, serta menolak kenaikan iuran BJPS Kesehatan karena jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah.

Lalu, menolak penghapusan hak mogok kerja, hapus sistem outsourcing, tolak kenaikan harga BBM, turunkan harga kebutuhan pokok dan mendesak revisi PP tentang pembayaran Pajak Penghasilan (PPH 21) yang sangat memberatkan kaum buruh.

Khusus untuk tuntutan kepada Pemprov Jatim, lanjut Jazuli, buruh Jatim mendesak segera dibuatkan Perda tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Perda ini akan mencakup tiga hal, yaitu perlindungan calon tenaga kerja, termasuk bagaimana calon tenaga kerja yang mencari pekerjaan bisa bebas dari pungli.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, di hadapan ribuan buruh Jatim mengaku sangat mengapresasi serikat pekerja di Jatim yang bersatu memperjuangkan nasib para buruh. Oleh karena itu, semua tuntutan buruh disetujuinya.

"1 tuntutannya adalah membuat Raperda tentang Perlindungan Ketenagakerjaan di Jatim. Saya sependapat dan akan menfasilitasi supaya Raperda ini segera dibahas dan disahkan agar mulai 2016 sudah bisa diterapkan," kata Pakde Karwo.

Sementara untuk tuntutan lainnya, Pakde Karwo telah membentuk tim khusus untuk merumuskan isi tuntutan agar mudah dimengerti oleh pemerintah pusat. "Kalau sudah jadi nanti kita kawal bersama-sama dan disampaikan kepada DPR RI maupun Presiden," jelas Soekarwo.


(BOB)

Antara Riedl, Indonesia dan Label <i>Runner Up</i>
Piala AFF 2016

Antara Riedl, Indonesia dan Label Runner Up

27 minutes Ago

Sebelumnya sempat ada perjanjian jika Riedl gagal membawa Indonesia juara AFF, kontrak tiga tah…

BERITA LAINNYA
Video /