PDIP: Revisi UU Pilkada Hanya Kacaukan Hukum

Surya Perkasa    •    06 Mei 2015 15:43 WIB
golkar
PDIP: Revisi UU Pilkada Hanya Kacaukan Hukum
PDIP Tolak Revisi UU Pilkada dan UU Parpol. --MI/Adam Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: PDIP mengritik keras rencana revisi UU Pilkada dan UU Parpol. Jika dipaksakan, revisi tersebut dinilai hanya akan merusak tatanan hukum yang ada.

"Imbasnya akan menimbulkan kekacauan hukum dalam sistem ketatanegaraan kita," kata Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah, Rabu (6/5/2015)

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan bahwa perubahan UU harus sesuai dengan alasan filosofis pembentukan awal. Revisi UU pun harus didasarkan kepada kepentingan masyarakat umum.

"Bukan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu saja," tegas dia.

Ahmad melihat niat sebagian anggota DPR yang dikomandoi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, merevisi UU Pilkada dan UU Parpol, jauh dari alasan filosofis. Apalagi alasannya hanya untuk kepentingan elit parpol.

"Posisi politik PDIP akan mendukung jika kami temukan adanya alasan kepentingan masyarakat umum dalam revisi UU tersebut," ungkap Basarah.

"Saya belum melihat ada alasan yang mendesak menyangkut kepentingan umum dalam wacana usulan revisi UU Pilkada dan Parpol."

Fadli Zon mengatakan revisi kedua UU itu sebagai upaya mengakomodasi parpol yang terjerat persoalan internal.

Pemerintah tak menyetujui rencana revisi tersebut. KPU pun memastikan peraturan KPU (PKPU) soal pencalonan kepala daerah oleh partai politik dan tiga PKPU lain sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) untuk segera diundangkan.

"Isinya tak berubah dari rancangan awal," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik. Artinya, PKPU akan tetap mengacu pada surat keputusan Menteri Hukum dan HAM.
 


(UWA)

Dukungan Persib untuk Skuat Garuda

Dukungan Persib untuk Skuat Garuda

26 minutes Ago

Dukungan untuk Timnas Indonesia yang akan berlaga melawan Thailand di partai puncak Piala AFF 2…

BERITA LAINNYA
Video /