WK Angkat Sri Utami Jadi Bendahara Dana Tak Sah

Renatha Swasty    •    07 Mei 2015 16:03 WIB
waryono karno
WK Angkat Sri Utami Jadi Bendahara Dana Tak Sah
Waryono Karno mendengarkan pembacaan dakwaan---MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Waryono Karno punya cara khusus untuk menampung dana tidak sah. Mantan Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu mengangkat Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan di Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM  Sri Utami sebagai bendahara dana tak sah.

Melalui Sri, Waryono mengumpulkan pundi-pundi duit dari pengadaan barang dan jasa kegiatan di lingkungan biro dan pusat Kementerian ESDM. Jaksa Penuntut Umum pada KPK, Fitroh Rochyanto menerangkan, Waryono awalnya meminta bawahannya mengumpukan duit. Alasannya, penyerapan anggaran di Setjen ESDM rendah dan banyak kegiatan tidak dibiayai APBN.

"Terdakwa kemudian meminta bawahan agar mencari dana yang diambilkan dari hasil pengadaan barang jasa kegiatan-kegiatan di lingkungan Biro dan Pusat, yang pelaksanaannya di bawah koordinator Sri Utami," kata Fitroh saat membacakan urat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2015).

Pencarian dana dibicarakan dalam rapat yang dihadiri Kepala Biro Perencanaan Rida Mulyana, Kepala Biro Keuangan Didi Dwi Sutrisnohadi, Kepala Biro Umum Arief Indarto, Kepala Biro Hukim dan Humas Susyanto, Kepala Biro Kepegawaian Indriyati, Kepala Pusat Data dan Informasi Ego Syahrial, Kepala PPBMN Agus Salim, dan Sri Utami.

"Menindaklanjuti hasil rapat inti tersebut, terdakwa mengangkat Sri Utami sebagai koordinator kegiatan Satker Setjen Kementerian ESDM yang salah satu tugasnya menerima pemgumpulan dana tidak sah dari biro-biro dan pusat yang diambilkan dari pengadaan barang dan jasa," jelas Fitroh.

Sri kemudian punya kendali atas seluruh kegiatan di Sekretariat Jenderal ESDM, baik biro maupun pusat. Sri lantas menyunat duit dari kegiatan Sosialisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tahun 2012, kegiatan sepeda sehat dalam rangka sosialisasi hemat energi tahun 2012, dan perawatan gedung kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dam Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2012.

Dalam dakwaan, Waryono didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp11.124 miliar. Ia didakwa menerima Rp150 juta serta memguntungkam banyak pihak.

Terkait perbuatannya, Waryono diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.


(TII)

Video /