Sepak Bola Minus PSSI

   •    08 Mei 2015 10:38 WIB
pssi dibekukan
Sepak Bola Minus PSSI
Menpora Imam Nahrawi mengenakan kaos "PSSI Sehat". Foto: MI/Angga Yuniar.

Abdullah Yazid, Suporter Sepak Bola 

DENGAN alasan force majeur, PSSI menghentikan seluruh kompetisi sepak bola di Indonesia karena menganggap tidak didukung pemerintah.

Menpora, pascapembekuan PSSI, selalu menyatakan kompetisi harus dilanjutkan dalam waktu secepat mungkin, dengan tetap mengakomodasi seluruh klub ISL dan tetap melibatkan PT Liga Indonesia sebagai operator kompetisi.

Apa kepentingan di balik penghentian kompetisi ini?

Secara de facto, keputusan PSSI tentu tidak berlaku karena organisasinya sudah dibekukan pemerintah. Agar tidak kehilangan muka, tentu ada pengurus PSSI di jajaran Executive Committee (Exco) mengambil langkah penyelamatan organisasi. Itu dilakukan, mulai melayangkan gugatan terhadap Kemenpora ke PTUN hingga penghentian kompetisi.

Jika memahami langkah tersebut, rasanya apa yang dilakukan PSSI kontraproduktif dengan keinginan memajukan sepak bola Indonesia. PSSI juga tak menghargai kerja keras klub yang telah melewati serangkaian verifikasi ISL hingga mematikan sumber ekonomi semua komponen masyarakat yang terlibat dalam sepak bola, seperti pemain, pelatih, pemasukan tiket, hak siar, juru parkir di stadion, dan kegembiraan suporter.

Sejauh ini yang dapat dipahami dari langkah-langkah PSSI ialah ketiadaan iktikad baik membenahi sisi profesionalitas sepak bola sekaligus ego para pengurusnya. Itu ditunjukkan dengan penolakan atas rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang tidak merekomendasi dua klub yang berkategori bermasalah secara legalitas.

Secara faktual, tidak diakuinya PSSI oleh Menpora memberikan konsekuensi pro dan kontra. Untungnya, yang pro dan kontra sama-sama memandang sepak bola adalah faktor penting yang dapat mempersatukan publik, meski pihak pro dan kontra memiliki cara pandang berbeda menilai langkah Menpora.

Pihak kontra memandang apa yang dilakukan Menpora telah jauh melampaui kewenangannya. Menurut mereka, pemerintah tidak berhak membekukan PSSI karena selama ini PSSI mencari uang sendiri dan tidak dibiayai APBN. Selain itu, PSSI dipandang berada langsung di bawah FIFA. Itu pula yang membuat pemberitaan di media massa menyebutkan PSSI tidak membutuhkan pemerintah, sebagaimana acap diungkap para petinggi PSSI.

Sebaliknya pihak pro melihat langkah pemerintah adalah terobosan berani yang positif dalam rangka membangun tata kelola sepak bola secara baik, sehat, fair, dan profesional.

Sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidak kunjung menunjukkan prestasi, terutama di kancah internasional. Sudah terlalu lama pula pemerintah tidak dianggap keberadaannya oleh PSSI.

Bukti-bukti konkret yang melandasi ketiadaan pengakuan itu ialah absennya profesionalitas dalam pengelolaan kompetisi sepak bola. BOPI sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah sesuai UU No 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) menemukan sejumlah data faktual yang mendukung hal tersebut.

Misalnya, ketiadaan aspek legalitas dua klub (Persebaya dan Arema Cronus) yang tidak direkomendasi kompetisi, lima klub direkomendasi dengan catatan khusus penyelesaian kewajiban pajak, tunggakan gaji pemain, dll, hingga separuh kompetisi, tidak transparannya nilai kontrak komersial terkait hak siar dan sponsor utama kompetisi, lemahnya pembagian hak komersial yang diterima klub peserta kompetisi, hingga tiadanya kejelasan kapan dan bagaimana hak klub dibayarkan sesuai jadwal yang ditentukan.

Selain itu, pemicu utama tidak diakuinya PSSI oleh pemerintah ialah tidak diindahkannya peringatan tertulis hingga tiga kali peringatan agar menaati rekomendasi BOPI.

Seandainya PSSI dan PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi Indonesia Super League (ISL) menaati rekomendasi BOPI dalam menjalankan kompetisi yang profesional, sangat mungkin tidak akan terjadi pembekuan.

Namun, akibat arogansi yang berlebihan, pemerintah tidak mungkin tinggal diam. Apalagi, desakan sejumlah elemen masyarakat agar pemerintah segera bersikap tegas terus-menerus digencarkan, sekurang-kurangnya dalam 7 tahun terakhir ini.

Babak baru tata kelola sepak bola nasional sedang berjalan. Pemerintah sedang memastikan kompetisi berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Jika memang tidak ada niat untuk mengorbankan kompetisi, klub, dan pemain sepak bola, langkah-langkah pemerintah memperkuat tata kelola kompetisi sepak bola Indonesia ini harus didukung bersama.

Apalagi, pemerintah cukup komunikatif menjumpai asosiasi pemain dan beberapa kapten tim yang memahami langkah tegas pemerintah sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan PSSI, PT Liga, dan klub agar menghormati hak-hak pemain sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Sudah terlalu lama tata kelola sepak bola dimonopoli oleh federasi sepak bola, dari FIFA di tingkat dunia hingga PSSI di tingkat nasional. Tata kelola sepak bola bersifat tertutup karena statuta FIFA menghendaki demikian.

Sepak bola hanya boleh diurusi oleh lembaga-lembaga yang ada di bawah FIFA, dalam hal ini federasi, yaitu PSSI. Sangat sulit bagi pihak luar, termasuk pemerintah sekalipun turut campur.

Pemerintah mana pun akan menghadapi kesulitan jika berhadapan dengan statuta tersebut. Pemerintah negara mana pun pasti tidak ingin tunduk oleh statuta jika sudah menyangkut aspek-aspek yang terkait tata kelola pemerintah.

Tidak mungkin ada negara yang diam saja jika ada pemain asing yang seenaknya keluar-masuk tanpa izin tinggal dan izin kerja. Tidak mungkin ada negara yang tidak berbuat apa-apa jika ada pelanggaran soal pajak. Intinya, pemerintah mana pun pasti ingin peraturan dan perundangan ditegakkan, termasuk dalam hal sepak bola.

PSSI saat ini telah mengajukan langkah hukum menggugat keputusan Kemenpora. Pemerintah sudah di PTUN-kan oleh PSSI. Ketok palu hakim PTUN-lah yang saat ini sedang ditunggu bersama. Semua pihak harus menghormati apa pun putusannya.

Apa pun keputusannya, PSSI dan PT Liga harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memenuhi hak-hak klub. Jangan sampai hadiah juara, hadiah pemain terbaik, hadiah top scorer, dan hak klub yang lain ditunggak tanpa kejelasan.

Agar prinsip-prinsip perbaikan tata kelola sepak bola dan kompetisi itu bisa dipraktikkan, pemerintah perlu memilih orang-orang yang tepat dalam tim transisi yang sedang dibentuk saat ini. Sebab, merekalah yang akan memberikan supervisi terhadap pelaksanaan kompetisi ISL dan Divisi Utama.

Ke depan, agar keruwetan pengelolaan kompetisi tidak berulang dari tahun ke tahun, standar profesionalitas yang selama ini telah dijadikan landasan BOPI memverifikasi klub-klub peserta kompetisi serta mengatur organisasi dan operatornya, perlu diperkuat lagi.

Ketentuan tegas seperti regulasi pindah status dari klub amatir ke profesional, kewajiban penyelenggara kompetisi kepada negara, validasi terhadap pelaku olahraga profesional, ketentuan pembagian hak komersial, hingga aturan sanksi terhadap segala jenis pelanggaran di atas, perlu dibuat dan diatur rigid.

Forum reguler antara pemerintah dan pelaku olahraga profesional serta operator kompetisi juga tidak dapat diabaikan. Komunikasi intensif demikian perlu dilakukan agar semua pihak dapat bersinergi dan satu frekuensi dalam menata sepak bola. Tujuannya tidak lain agar PSSI ke depan tidak mudah diseret muatan politis, pragmatis, dan hegemoni kelompok tertentu yang selama ini dinilai hal lumrah.

Kita tidak boleh kehilangan keyakinan dan optimisme bahwa sepak bola masih dapat dibina, ditata, dan direncanakan secara baik untuk meraih prestasi maksimal. Semua hanya soal iktikad baik, dan tidak lengah menyiapkan langkah strategis yang melibatkan semua pihak.


(DOR)

Video /