TNI: Anggota yang Bergabung dengan KPK Harus Pensiun Dini

Aedy azeza ulfi    •    09 Mei 2015 01:00 WIB
kpk
TNI: Anggota yang Bergabung dengan KPK Harus Pensiun Dini
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kanan) didampingi Koordinator Staf Ahli Panglima TNI Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya (kiri), Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya (kedua kanan) dan Komandan Grup-1 Kopassus Kolonel Inf. Sudaryanto (kedua kiri) (Foto: ANTA

Metrotvnews.com, Jakarta: Mabes TNI memperbolehkan anggotanya bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, tentara tersebut harus siap keluar dari TNI.

"TNI dipensiundinikan, baru bergabung dengan KPK setelahnya. Jika TNI tidak lakukan tugas sebagai TNI, maka dia sudah lepas dari tugas TNI itu," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen M. Fuad Basya di Primetime News, Metro TV, Jumat (8/5/2015).

Menurut dia, prajurit TNI yang berniat pindah ke KPK akan siap mengikuti segala prosedur. Segala hal dalam koridor perundang-undangan, kata dia, tentu TNI akan penuhi. "Jika TNI bergabung, maka bukan seorang TNI yang bertugas dengan KPK dan tidak menyalahi aturan, karena pensiun dini," ujar Jenderal Bintang Dua ini.

Fuad menambahkan, begitu berkantor di KPK, anggota tersebut sudah lepas dari TNI. Tugas utama dia bukan lagi menjaga keutuhan negara dan ikut operasi militer layaknya TNI. "Dia bukan lagi berstatus sebagai anggota TNI." pungkas dia.

Seperti diketahui, Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiquerachman Ruki menuturkan, kalau beberapa jabatan di institusi pimpinannya sedang kosong. Dia membuka peluang bagi siapa saja untuk mengisi jabatan tersebut, salah satunya TNI.

Namun, Ruki menegaskan para pelamar pekerjaan itu harus memenuhi berbagai persyaratan. Sosok yang mengisi posisi tersebut harus memiliki kompetensi dan integritas serta lulus seleksi.

Ruki memastikan, seleksi ketat tetap dilakukan baik untuk anggota TNI maupun unsur lain. Yang jelas, prosedur perekrutan diberlakukan untuk siapapun yang mengisi satu posisi di KPK.


(OGI)

Video /