Jimly Asshiddiqie: Wacana TNI 'Masuk' KPK Jangan Dianggap Serius

Yogi Bayu Aji    •    12 Mei 2015 07:55 WIB
kpk
Jimly Asshiddiqie: Wacana TNI 'Masuk' KPK Jangan Dianggap Serius
Anggota Watimpres Jimly Asshiddiqie--Antara/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie menilai wacana TNI 'masuk' ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbenturan dengan peraturan. Dia menyarankan agar wacana ini tak dijalankan.

"Tidak perlu dianggap serius dan tidak perlu dilaksanakan," kata Jimly kepada Metrotvnews.com, Selasa (12/5/2015).

Pertama, kata dia, wacana ini pasti akan disangkutpautkan dengan 'perang dingin' KPK-Polri. Pasalnya, hubungan kedua institusi penegak hukum ini sempat renggang saat Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan ditersangkakan KPK.

"Kedua, untuk penyidik PPNS yang ada hanya penyidik di laut yaitu TNI AL, tapi apa relevansi dengan korupsi?" jelas Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Jimly menambahkan, yang ketiga adalah jabatan struktural sepeti sekretaris jenderal tak boleh diisi TNI aktif. Jika diisi pensiuan TNI juga sulit karena ketika sudah lepas dari tugas dia juga bukan PNS.

"Kalau sudah pensiun berarti bukan PNS lagi, maka dari semua segi melanggar," ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Terkahir, lanjut Jimly, wacana ini berbenturan dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Suatu jabatan harus dilelang sehingga tidak mungkin dibatasi hanya dari sumber tertentu. "Banyak PNS dari sumber lain yang siap," pungkas dia.

Wacana TNI masuk KPK memang tengah hangat diperbicarakan. Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengakui pernah menawarkan Panglima Panglima TNI Jenderal Moeldoko agar prajuritnya mengisi jabatan sekretaris jenderal (sekjen) KPK. Namun, tentara yang masuk harus yang memiliki kompetensi.

"Maksud Panglima itu untuk nanti kalau sekjen KPK kosong, sekarang kan masih terisi. Jabatan yang kosong dan kalau cocok kompetensinya, saya pikir tidak ada salahnya kalau diisi oleh pati (perwira tinggi) TNI supaya ada TNI yang bergabung dengan KPK," kata Ruki melalui pesan singkat, Kamis 7 Mei lalu.

Menurut dia, nantinya anggota TNI yang akan masuk KPK tetap akan melalui proses seleksi sebagaimana mestinya. Hanya kandidat terpilih yang bisa ngantor di lembaga antikorupsi.

Saat ini jabatan sekjen KPK masih dipegang Himawan Adinegoro yang baru dilantik 27 Oktober 2014 lalu. Himawan diketahui pernah menjadi pejabat di Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Sementara sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku telah dimintai KPK secara langsung agar prajuritnya mengisi jabatan di lembaga antikorupsi. Salah satu jabatan itu adalah sekretaris jenderal (sekjen) KPK.

"Tidak ada permintaan dari KPK agar anggota saya menjadi penyidik dalam KPK, namun yang saya tahu hanya untuk mengisi jabatan sekjen," katanya, Kamis 7 Mei, lalu.

Dia menambahkan, baik jabatan sebagai sekjen atau penyidik di KPK tidak tertutup bagi semua anggota TNI. Hal itu sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari KPK. "Ini kan demi kepentingan negara. Jika negara meminta maka semua prajurit TNI harus siap menjadi bagian dari lembaga itu sesuai syarat-syarat yang ditentukan," jelas dia.


(YDH)

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi
Rasisme dalam Sepakbola

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi

3 days Ago

Suporter AS Roma tirukan suara monyet ke arah Antonio Rudiger, bek Chelsea saat kedua tim bentr…

BERITA LAINNYA
Video /