Bappenas Siap Jadi Pengawas Korupsi di Pemerintahan

Husen Miftahudin    •    13 Mei 2015 09:27 WIB
bappenas
Bappenas Siap Jadi Pengawas Korupsi di Pemerintahan
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinof A Chaniago. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK).

Inpres ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, dalam Inpres ini Presiden memberikan instruksi kepada seluruh lingkungan pemerintahan untuk bersama-sama melaksanakan dengan sungguh-sungguh Aksi PPK 2015.

Di dalam Inpres Nomor 7/2015 ini, terdapat 96 butir Aksi PPK yang direncanakan akan dilaksanakan sepanjang 2015. Masing-masing Aksi PPK tersebut diuraikan secara detil dan terperinci antara lain mencakup: (i) nama aksi (kegiatan) yang akan dilaksanakan; (ii) lembaga/instansi penanggung jawab aksi; (iii) lembaga/instansi yang terkait dalam pelaksanaan aksi; (iv) uraian kriteria keberhasilan aksi; dan (v) ukuran keberhasilan aksi.

"Dengan Inpres ini, Bapak Presiden meminta agar masing-masing lembaga/instansi penanggung jawab dapat melaksanakan dengan baik tugas aksi yang diberikan dengan kriteria dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan," ujar Andrinof dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7/2015 ini, seluruh lembaga/instansi yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan masing-masing Aksi PPK diharuskan untuk mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan setiap aksi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala pada setiap periode pelaporan.

Dalam pelaksanaan Aksi PPK 2015 tersebut, Menteri PPN/Bappenas diinstruksikan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK, khususnya di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L); melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah-masalah pelaksanaan Aksi PPK didukung oleh Kepala BPKP; dan menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan Aksi PPK, termasuk mempublikasikannya kepada masyarakat.
Di samping itu, Menteri Dalam Negeri juga diperintahkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk pelaksanaan Aksi PPK khususnya oleh Pemerintah Daerah.

"Untuk mewujudkan aksi ini, ada tiga lembaga yang menerima tanggung jawab besar, yaitu Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP, untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan aksi dapat efektif dan mencapai sasaran," ujar dia.

Dengan diterbitkannya Inpres ini, Pemerintah melalui berbagai lembaga/instansi baik di pusat maupun di daerah, bertekad untuk secara sungguh-sungguh melakukan langkah signifikan melalui cara yang sistematis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai bidang, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga/instansi yang ada.


(AHL)

Putus Kontrak, Dani Alves Isyaratkan Reuni dengan Guardiola
Bursa Transfer Pemain

Putus Kontrak, Dani Alves Isyaratkan Reuni dengan Guardiola

27 minutes Ago

Dani Alves mengisyaratkan kemungkinan bereuni dengan Josep 'Pep' Guardiola di Mancheste…

BERITA LAINNYA
Video /