BPK Perlu Pidanakan Penyebar Isu Negatif Swap Mitratel

Husen Miftahudin    •    13 Mei 2015 20:01 WIB
bpktelkom
BPK Perlu Pidanakan Penyebar Isu Negatif <i>Swap</i> Mitratel
BPK (MI/Mohamad Irfan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit mengenai tender dari rencana pertukaran saham Mitratel antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). Hasilnya, proses tender aksi korporasi ini dinilai transparan dan tak bermasalah.

Namun sayangnya, pemberitaan dan isu negatif terhadap swap Mitratel ini menjatuhkan saham Telkom sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berimbas pada kerugian negara. Menurut pakar hukum pidana dan pencucian uang Yenti Garnasih, penyebar isu yang menyebabkan kerugian negara dapat dipidanakan.

"Kalau memang ada yang menyebarkan dan menimbulkan kerugian negara, tidak dapat didiamkan dan dapat dipidanakan," kata Yenti, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Ia mencontohkan, di Amerika Serikat (AS) sendiri, penyebaran kabar tidak benar yang menyebabkan kerugian negara dapat ditarik ke pasal mengenai korupsi. "Di Indonesia sendiri bagaimana. Kalau melawan aturan tentang penyebaran kabar bohong yang akibatnya menimbulkan kerugian negara bagaimana?" tukas dia.

Yenti berpandangan, dalam KUHP, masalah penyebaran kabar tidak benar tersebut jelas ada jeratnya. Aparat negara, semisal Kepolisian, bisa bergerak menangani permasalahan tersebut. "Kalau ada yang diuntungkan, pihak-pihak tertentu, termasuk orang dalam sekali pun, jika ada, yang menyebabkan penurunan saham PT Telkom ini bisa dipidana," tegas Yenti.

Sebelumnya, Anggota BPK Achsanul Qosasih menjelaskan, pihaknya menilai tender swap tak bermasalah. Karena itu, proses bisnis itu bisa berjalan. Ia sepakat dengan Menteri BUMN yang mengatakan bahwa swap Mitratel adalah aksi korporasi yang tujuannya menguntungkan pihak terkait.

Achsanul menegaskan, hanya dewan komisaris dan direksi yang mengurusi hal tersebut. "Ini menjadi urusan dari komisaris dan direksi saja. Bukan urusan yang lain," tukas dia.

Achsanul menjelaskan, soal kerugian negara, BPK belum menghitungnya. Transaksi swap sendiri belum tuntas. Karenanya, ia malah mempertanyakan jika ada pihak mengutip audit BPK terhadap proses bisnis itu. Penghembusan isu negatif, disesalkannya, malah merugikan negara dengan kepemilikannya di Telkom. Pemerintah  Indonesia justru dirugikan dengan adanya isu negatif yang dihembuskan pihak tertentu.

"BPK belum bisa mengatakan adanya kerugian negara. Karena transaksinya belum tuntas terjadi. Justru, negara dirugikan karena isu itu, saham PT Telkom terjun bebas dari 2,90 persen ke 2,15 persen. Itu kerugian kan," pungkas Achsanul.


(ABD)

Sulit Dapatkan Perisic, MU Incar Winger AS Monaco
Bursa Transfer Pemain

Sulit Dapatkan Perisic, MU Incar Winger AS Monaco

9 hours Ago

Manchester United tampaknya mulai menyerah mengejar winger Inter Milan Ivan Perisic. Teranyar, …

BERITA LAINNYA
Video /