Berkaca dari Putusan Ilham Arief, Praperadilan Jadi Beban Penegak Hukum

Yogi Bayu Aji    •    14 Mei 2015 12:52 WIB
praperadilan
Berkaca dari Putusan Ilham Arief, Praperadilan Jadi Beban Penegak Hukum
Plt Pimpinan KPK Johan Budi memberikan keterangan kepada wartawan terkait dimenangkannya praperadilan mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Jakarta, Selasa (12/5). (Foto: ANTARA FOTO/ M Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Penetapan status tersangka mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak sah oleh hakim praperadilan. Hal serupa disebut bisa terjadi pada penegak hukum lainnya. 

"Ini bukan hanya beban KPK tapi akan menjadi beban penegak hukum lainnya," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi SP di ruang kerjanya, Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2015) malam.

Menurut dia, masalah ini terkait dengan hakim praperadilan yang meminta termohon, yakni, aparat penegak hukum untuk menunjukan alat bukti perkara dalam persidangan praperadilan. Padahal, jelas dia, penunjukan alat bukti bukan domain praperadilan.

"Ini tidak hanya berlaku kepada KPK saja, namun kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Mereka juga akan kerepotan untuk membuka substansi proses penyidikan. Padahal itu tidak boleh dibuka sebelum disidang peradilan pokoknya, yakni di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)," ujar mantan Deputi Pencegahan KPK.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin atas penetapan tersangka KPK. Putusan itu dikeluarkan Hakim Tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati.

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Hakim Yuningtyas Upiek di PN Jaksel, Selasa 12 Mei kemarin.

Dalam putusan tersebut, Hakim Upiek menyatakan penetapan Ilham Arief sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Dia juga memutuskan tindakan lanjutan KPK yaitu penyitaan, penggeledahan, serta pemblokiran tiga rekening milik Ilham tidak sah. Selain itu, dalam amar putusan hakim, KPK juga diperintahkan memulihkan hak-hak sipil dan politik Ilham.

Hakim menilai, bukti-bukti yang diajukan KPK hanya berupa fotokopi tanpa bisa ditunjukkan aslinya. KPK dianggap menetapkan Ilham sebagai tersangka sebelum ada dua bukti permulaan yang cukup.

"Belum ada bukti awal dua alat bukti karena dugaan tindak pidana korupsi baru ditetapkan setelah ada pengumpulan bukti pada tahap penyidikan," ujar hakim.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar periode 2004-2009 dan 2009-2014 itu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012.

Dia dijerat Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.


(OGI)

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%
Jelang Chelsea vs Barcelona

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%

1 day Ago

Pelatih Chelsea Antonio Conte tidak memungkiri bahwa laga melawan Barcelona akan jadi laga yang…

BERITA LAINNYA
Video /