Skema Koordinasi Manfaat untuk BPJS Kesehatan Rampung Akhir Bulan

Iqbal Musyaffa    •    14 Mei 2015 12:57 WIB
bpjs kesehatan
Skema Koordinasi Manfaat untuk BPJS Kesehatan Rampung Akhir Bulan
BPJS Kesehatan. Antara/Irsan Mulyadi

Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan skema koordinasi manfaat yang nantinya dapat menjadi panduan pelaksanaan jaminan kesehatan untuk karyawan akan rampung akhir Mei.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, pada era Jamsostek, perusahaan memiliki opsi apabila bisa memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik untuk pekerja melalui jaminan pemeliharaan kesehatan dengan pelaksanaan jaminan kesehatan yang diberikan kepada pihak lain atau melalui sistem reimburse.

"Tetap, dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, tidak ada opsi seperti itu dan semua wajib ikut SJSN. Karena diwajibkan, untuk perusahaan yang selama ini memberikan jaminan kesehatan lebih baik, maka karyawannya akan berontak kalau diminta ikut BPJS," tuturnya di Jakarta, seperti dikutip Kamis (14/5/2015).

Hariyadi mengatakan, BPJS mengalami kendala fasilitas sehingga sering terjadi antrean panjang masyarakat yang ingin berobat menggunakan BPJS. Selain itu juga masih terdapat masalah lainnya. "Dari awal kita sudah sampaikan kepada direksi BPJS agar dipercepat pembentukan skema koordinasi manfaat," ujarnya.

Apindo, lanjut Hariyadi, telah mengingatkan kepada Kementerian Kesehatan serta Dewan Jaminan Sosial Nasional agar pembentukan skema koordinasi manfaat terus dikawal. Dia menyayangkan kesepaktan skema ini yang tidak kunjung usai. Serta, pentahapan perusahaan kecil, menengah, dan besar untuk ikut ke dalam BPJS Kesehatan dimajukan dari 2017 menjadi tahun 2014.

"Akhirnya kita terpaksa menekan BPJS untuk melakukan MoU perpanjangan waktu supaya ada waktu untuk menyelesaikan skema koordinasi manfaat ini," ujar Hariyadi.

Setelah dilakukan MoU, maka Apindo berharap tidak ada masalah krusial lagi sehingga pedoman tersebut selesai di akhir Mei dan bisa segera diimplementasikan di bulan Juni.

Apabila skema koordinasi manfaat ini sudah berjalan, maka perusahaan tidak memiliki risiko bayar ganda. "Tanpa skema koordinasi manfaat ini perusahaan dan karyawan akan dirugikan. Kalau hanya dengan pelayanan dasar dalam BPJS, karyawan akan dirugikan karena selama ini telah mendapat layanan kesehatan lebih baik," cetusnya.

Dalam skema tersebut, pelayanan yang selama ini diberikan kepada karyawan, dapat diadopsi. "Rujukan pertama untuk berobat dapat menggunakan skema BPJS. Bahkan kalau sampai dirujuk, sepanjang karyawan mau bisa menggunakan skema BPJS," ujar dia.

Setelah batas biaya yang ditanggung BPJS terlewati, maka tanggungan selanjutnya dapat diambil alih oleh asuransi kesehatan swasta ataupun oleh perusahaan yang menerapkan sistem self insured.

"Kita mengenal ada dua jenis penjamin di luar BPJS. Ada asuransi swasta dan perusahaan tempat karyawan bekerja yang menggunakan sistem self insured dengan sistem reimburse," kata dia.

Dalam skema koordinasi manfaat ini, rumah sakit rujukan dalam BPJS akan sama dengan rumah sakit rujukan yang dirujuk oleh asuransi swasta. "Dengan itu, kita harapkan kekhawatiran double bayar dan pelayanan yang turun terhadap karyawan kita bisa dikendalikan termasuk di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kita ingin ada poli khusus sehingga pelayanan kesehatan kepada karyawan tetap baik," tukasnya.

Saat ini, hal-hal yang belum mencapai kesepakatan hanya tinggal penyediaan poli khusus. "Kita tunggu arahan teknis dan persetujuan dari Kemenkes untuk skema koordinasi manfaat," pungkas dia.

Penyusunan skema koordinasi manfaat dilakukan bersama oleh Apindo dan BPJS kesehatan. Tetapi, produk akhirnya dikeluarkan oleh BPJS dalam bentuk pedoman pelaksanaan.


(WID)

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi
Rasisme dalam Sepakbola

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi

3 days Ago

Suporter AS Roma tirukan suara monyet ke arah Antonio Rudiger, bek Chelsea saat kedua tim bentr…

BERITA LAINNYA
Video /