Serikat Pekerja PLN Tolak Proyek Pembangkit Listrik Diserahkan ke Swasta

   •    18 Mei 2015 12:36 WIB
pln
Serikat Pekerja PLN Tolak Proyek Pembangkit Listrik Diserahkan ke Swasta
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Ekho Ardiyanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menolak gagasan pemerintah untuk membatasi peran PLN, dari penyedia ketenagalistrikan dari hulu ke hilir, menjadi sekadar penyedia jaringan dan distribusi infrastruktur listrik.

Ketua Pembina Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko mengatakan, pembatasan peran PLN memungkinkan negara mengalami kerugian triliunan rupiah. Sebab, dengan pembatasan peran PLN tersebut, kata dia, pasokan listrik nasional bisa dikuasai perusahaan listrik swasta dan asing.

"Kalau privatisasi terjadi, kami yakin listrik akan semakin mahal," kata dia dalam sambutan acara 'Musyawarah Nasional Serikat Pekerja PLN' di Jakarta, Senin (18/5/2015).

Menurut Daryoko, tarif listrik negara dipastikan akan meningkat jika kewenangan PLN sebatas menjadi penyedia jaringan dan distribusi saja, sedangkan untuk pembangkit akan diserahkan kepada swasta. Menurutnya, kenaikan tarif listrik bisa mencapai empat kali lipat dari posisi saat ini. Berdasarkan amanah UUD 1945, penguasaan listrik termasuk harga sepenuhnya dalam pengelolaan negara, dalam hal ini melalui PLN.

Oleh sebab itu, dia meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi atau judicial review yang diajukan serikat pekerja PLN terhadap UU Ketenagalistikan. Menurutnya, aturan tersebut membuat celah masuk bagi swasta menguasai pengelolaan ketenagalistrikan. "Maka itu kami minta MK segera mengabulkan judicial review atas kebijakan itu," tuturnya.

Terlebih, kini pemerintah tengah menggodok proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW). Adapun penyediaan pembangkit listrik sebesar 10 ribu MW menjadi tanggung jawab PLN dalam megaproyek tersebut. Sedangkan, proporsi 25 ribu megawatt (MW) akan diserahkan kepada swasta.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai keterlibatan swasta dalam proyek pengerjaan pembangkit listrik membuat tarif dasar listrik mengikuti mekanisme pasar. Sehingga, hal demikian memungkinkan terjadinya kenaikan tarif dasar listrik.

Sekjen Fitra Yenny Sucipto mengatakan jika BUMN dan pemerintah tak mampu meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan listrik, maka swasta bisa memanfaatkan celah di sektor kelistrikan. Hal itu membuat tarif listrik semakin besar kenaikannya. "Ini berpotensi terjadi komersialisasi sehingga merugikan masyarakat," kata Yenny.  (Nuriman Jayabuana)


(WID)

Shaqiri Tepis Rumor Pindah ke Roma
Isu Bursa Transfer Pemain

Shaqiri Tepis Rumor Pindah ke Roma

8 hours Ago

Mendengar kabar ketertarikan AS Roma, Shaqiri mencoba untuk menjawab dengan santai. Ia mengaku …

BERITA LAINNYA
Video /