Pilkada di 148 Daerah Terancam Tertunda

Achmad Zulfikar Fazli    •    18 Mei 2015 12:43 WIB
pilkada serentak
Pilkada di 148 Daerah Terancam Tertunda
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riyadmadji. (Foto: MI/Irfan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Hari ini merupakan batas akhir pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 serentak. Namun, baru 121 dari 269 daerah yang bisa mencairkan dana Pilkada untuk Pembentukan PPK dan PPS. Sedangkan 148 daerah belum bisa mencairkan dana pilkada.
 
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riyadmadji mengatakan, pembentukan PPK dan PPS merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemendagri tidak memiliki kewenangan mengawasi pembentukan PPK dan PPS. "Itu tugas murni KPU, tidak perlu bantuan dari siapapun," kata Dodi kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Senin (18/5/2015).
 
Kemendagri, hanya melakukan pengawasan saat memasuki tahapan pencalonan kepala daerah. "Pembentukan PPK dan PPS tidak ada hubungannya dengan kami," ujarnya.
 
Menurut Dodi, pembentukan PPK dan PPS menggunakan anggaran Pikada 2015. Namun, dari data yang dimilikinya, baru 121 dari 269 daerah yang bisa mencairkan dana untuk persiapan Pilkada 2015.
 
Pilkada serentak tahap pertama akan dilaksanakan Bulan Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan batasan waktu kepada daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak untuk menyerahkan daftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelum 18 Mei.
 
Sesuai dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada. Jika pembentukan PPK dan PPS tak rampung sesuai jadwal, KPU akan menunda tahapan pilkada di daerah itu


(FZN)


Video /