Demi Tambahan Penerimaan Pajak Rp100 T, Negara Bebaskan Sanksi Koruptor?

Metrotvnews.com, Jakarta: Guna menggenjot penerimaan pajak yang dipatok Rp1.244,7 triliun tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menerapkan kebijakan tax amnesty atau penghapusan pajak bagi masyarakat yang menaruh dananya di luar negeri.

Pengampunan yang diberikan mencakup dua aspek yaitu pengampunan terhadap pokok pajak yaitu berupa pemberian keringanan tarif pajak yang jauh lebih rendah dari tarif umum atas pajak yang tidak/kurang dibayar sebelumnya dan pembebasan wajib pajak dari tuntutan pidana pajak.

Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito menjelaskan, penerapan kebijakan ini nantinya guna menarik kembali uang yang parkir di luar negeri sehingga mereka akan kembali menyimpan dananya di dalam negeri dengan bonus untuk yang terkena kasus pidana di dalam negeri akan dihapuskan sanksinya.

"Kalau mereka ke dalam negeri, mereka dapat penghapusan pajak. Mereka dapat pembebasan pidana umum dan khusus, seperti korupsi, kecuali narkotika dan terorisme. Jadi bukan hanya pidana pajak saja," kata Sigit di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2015).

Oleh karena itu, dalam hal ini bukan hanya menjadi ranah dan tanggung jawab dari DJP saja, namun juga ada ranah Kepolisian, KPK, dan juga menyusul nantinya Kejaksaan. Sigit mengatakan, potensi pajak yang didapatkan negara jika tax amnesty diterapkan tahun ini yakni sebesar Rp100 triliun.

Lebih lanjut dia menambahkan, payung hukum tax amnesty nantinya akan terpisah dari UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Saat ini, Rancangan UU tersebut masih dalam pembahasan oleh DPR dan diharapkan cepat rampung sehingga bisa diterapkan tahun ini.

"Tergantung kecepatan kita (membahasnya). Kalau bisa diakhir tahun ini, Alhamdulillah. Makin cepat makin baik," pungkasnya.


(WID)