Metrotvnews.com, Jakarta: Guna menggenjot penerimaan pajak yang dipatok Rp1.244,7 triliun tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menerapkan kebijakan tax amnesty atau penghapusan pajak bagi masyarakat yang menaruh dananya di luar negeri.
Pengampunan yang diberikan mencakup dua aspek yaitu pengampunan terhadap pokok pajak yaitu berupa pemberian keringanan tarif pajak yang jauh lebih rendah dari tarif umum atas pajak yang tidak/kurang dibayar sebelumnya dan pembebasan wajib pajak dari tuntutan pidana pajak.
Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito menjelaskan, penerapan kebijakan ini nantinya guna menarik kembali uang yang parkir di luar negeri sehingga mereka akan kembali menyimpan dananya di dalam negeri dengan bonus untuk yang terkena kasus pidana di dalam negeri akan dihapuskan sanksinya.
"Kalau mereka ke dalam negeri, mereka dapat penghapusan pajak. Mereka dapat pembebasan pidana umum dan khusus, seperti korupsi, kecuali narkotika dan terorisme. Jadi bukan hanya pidana pajak saja," kata Sigit di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2015).
Oleh karena itu, dalam hal ini bukan hanya menjadi ranah dan tanggung jawab dari DJP saja, namun juga ada ranah Kepolisian, KPK, dan juga menyusul nantinya Kejaksaan. Sigit mengatakan, potensi pajak yang didapatkan negara jika tax amnesty diterapkan tahun ini yakni sebesar Rp100 triliun.
Lebih lanjut dia menambahkan, payung hukum tax amnesty nantinya akan terpisah dari UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Saat ini, Rancangan UU tersebut masih dalam pembahasan oleh DPR dan diharapkan cepat rampung sehingga bisa diterapkan tahun ini.
"Tergantung kecepatan kita (membahasnya). Kalau bisa diakhir tahun ini, Alhamdulillah. Makin cepat makin baik," pungkasnya.
(WID)
Revolusi industri 4.0 yang marak dengan otomatisasi memberikan tantangan terhadap pekerja di Indonesia.…
Penerimaan pajak Rp1,4 triliun (109,3 persen dari target) banyak disumbang dari pajak restoran.…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis penerimaan tahun ini akan mencapai target.…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan negara tembus 102,5 persen atau mencapai Rp1.942,3 triliun.…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya menjamin penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia menjadi lebih besar.…
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pemerintah berupaya mempercepat perbaikan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).…
Bank sentral diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan alias BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI 7-Days Repo Rate) di level enam pe…
DJA dan DJPb Kementerian Keuangan menyatakan kinerja anggaran yang dikelola oleh seluruh kementerian/lembaga terus mengalami perba…
Pemerintah memenangkan senilai Rp8,12 triliun lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). …
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan seluruh pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesi…
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau kepada masyarakat luas agar dapat lebih berhati-hati dan waspada terhada…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan dana pengembangan dan riset di Indonesia sudah mencapai Rp26 triliun.…
Bos Bukalapak Achmad Zaky sempat mengkritisi kecilnya anggaran penelitian dan pengembangan atau (R&D) Indonesia dalam akun media s…
Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu dijuluki sebagai menteri pencetak utang.…
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tampak serius dalam menjaga reputasi internasional Indonesia. …
Tim nasional Indonesia unggul 1-0 menghadapi Kamboja pada babak pertama laga penyisihan Grup B …