KY Nilai Putusan Hakim PTUN Politis

Erandhi Hutomo Saputra    •    19 Mei 2015 20:45 WIB
golkar
KY Nilai Putusan Hakim PTUN Politis
Imam Anshori Saleh. MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Putusan majelis hakim PTUN terkait sengketa Golkar berbau politis. Pasalnya, hakim memutus kepengurusan yang sah hasil Munas di Riau. Pertimbangan lain, hakim khawatir Golkar tidak bisa ikut pilkada.

"Agak bias politik," kata anggota Komisi Yudisial, Imam Anshari Saleh, Selasa (19/5/2015).

Menurutnya, pertimbangan hakim yang memutus di luar gugatan yang semestinya berlebihan. Sidang sengketa tata usaha negara tidak diperkenankan memutus di luar gugatan.

"Karena PTUN lebih dekat dengan keperdataan, beda dengan pidana yang boleh menggali putusan lain, kalau perdata itu tidak bisa, dia harus sesuai dengan yang diminta pihak penggugat," imbuhnya.

KY mengaku telah menerima laporan salah satu kubu yang merasa putusan hakim melanggar kode etik melalui telepon. Imam meminta pelapor  membuat laporan secara tertulis agar KY dapat segera menangani dugaan pelanggaran tersebut.

"Kalau ada laporan yang merasa ada sesuatu yang melanggar kode etik kami akan bertindak. Hingga saat ini KY masih menunggu pihak yang merasa dirugikan," terangnya.

Berdasarkan catatan KY, Ketua Majelis Hakim, Teguh Satya Bakti tidak memiliki permasalahan terkait pelanggaran kode etik. KY telah mengingatkan Teguh untuk mundur sebagai Ketua Majelis Hakim karena dinilai ada konflik kepentingan.

Untuk diketahui, Kuasa Kukum Golkar kubu Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra, pernah dimintai bantuan oleh Teguh sebagai saksi ahli dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.

"Nanti kami akan menelaah apakah unsur tersebut cukup kuat untuk dijadikan penilaian, nanti kami akan bahas dengan anggota KY yang lain," tukasnya.


(TRK)


Video /