Soal Harga Pertamax, Pemerintah Seharusnya Ikut Menentukan

Annisa ayu artanti    •    21 Mei 2015 17:19 WIB
pertamax
Soal Harga Pertamax, Pemerintah Seharusnya Ikut Menentukan
Pertamax (MI/ATET DWI PRAMADIA)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menilai, dalam menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) khusus, yakni pertamax, pemerintah seharusnya ikut menentukan tingkat harganya. Namun, bukan berarti pemerintah melakukan intervensi kepada Pertamina.

"Pemerintah bukan intervensi, tapi harus ikut menentukan harga pertamax," kata Kardaya, usai diskusi 'Reforming Oil & Gas Governance towards Achieving National Goals' The-39th Indonesia Petroleum Association Convention & Expo, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Menurut Kardaya, keikutsertaan pemerintah dalam menentukan harga pertamax tersebut terdapat pada konstitusi. Ia menjelaskan, konstitusi itulah yang mengatakan bahwa BBM berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dilepas begitu saja.

"Konstitusi yang mengatakan itu. Konstitusi itu mengatakan BBM itu hajat hidup masyarakat. Tidak boleh dilepas," ujar dia.

Ia menegaskan, menentukan harga pertamax ini sebagai contoh pemerintah telah mematuhi konstitusi. "Bukan berarti yang tidak ada subsidi dilepas. Kecuali konstitusi UUD mau dilanggar. Bukan saya yang mengatakan itu tapi mahkamah konstitusi," pungkas dia.

Sebagai informasi, harga BBM yang diatur hanyalah solar, premium, kerosen (minyak tanah) seperti yang terdapat pada Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015. Sedangkan untuk BBM khusus, pemerintah hanya mengatur margin minum lima persen dan maksimum lima persen, bukan harganya.


(ABD)

Pique Berharap Jumpa City di Liga Champions
Liga Champions 2017--2018

Pique Berharap Jumpa City di Liga Champions

1 day Ago

Bek Barcelona Gerard Pique berharap timnya bisa bertemu Manchester City di Liga Champions musim…

BERITA LAINNYA
Video /