Eksepsi Ditolak, Perkara Waryono Karno Berlanjut

Achmad Zulfikar Fazli    •    25 Mei 2015 12:31 WIB
waryono karno
Eksepsi Ditolak, Perkara Waryono Karno Berlanjut
Waryono Karno (kiri). Foto: Rommy Pujianto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno. Artinya, sidang terdakwa kasus dugaan korupsi Waryono dilanjutkan.

Dalam putusan yang dibacakan Hakim Ketua Artha Theresia, pengadilan menolak eksepsi Waryono seluruhnya.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Artha di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Rasuna Said, Senin (25/5/2015). Dalam putusan kedua, Hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK untuk dapat melanjutkan kembali perkara Waryono.

"Dan menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir," ujar dia.

Hakim Artha pun memberikan kesempatan bagi Waryono untuk mengajukan banding, jika tidak menerima hasil putusan sela. "Kalau tidak bisa menerima terdakwa bisa mengajukan banding," kata Artha.

Waryono didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM Sri Utami. Waryono didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp11,124 miliar.

Waryono memerintahkan pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan di Setjen Kementerian ESDM yang tidak dibiayai APBN. Ia juga melakukan pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan umum dalam kegiatan sosialisasi sektor ESDM bahan bakar minyak bersubsidi pada 2012.

Tak hanya itu, Waryono didakwa mengumpulkan uang dari kegiatan sepeda sehat dalam rangka sosialisasi hemat energi, dan perawatan kantor gedung Setjen Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2012.

Terkait perbuatannya, Waryono diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama.


(KRI)