Banyak PJUK Belum Terapkan Aturan Perlindungan Konsumen

Eko Nordiansyah    •    25 Mei 2015 14:04 WIB
ojklembaga keuangan
Banyak PJUK Belum Terapkan Aturan Perlindungan Konsumen
Ilustrasi -- FOTO: MI/ANGGA YUNIAR

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan telah efektif sejak Agustus 2014.

Namun, Peraturan OJK bernomor 1/POJK.07/2013 tersebut belum semua Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) mengikuti peraturan ini karena untuk sebagian industri seperti dana pensiun dan asuransi belum pernah diatur secara khusus. Sementara perbankan dan arsitektur perbankan Indonesia sudah ada pilar perlindungan nasabah.

Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo mengatakan, peraturan itu mengandung penerapan lima prinsip perlindungan konsumen, yaitu transparansi, keadilan, kehandalan, keamanan data konsumen, penanganan pengaduan konsumen. Selama ini, pihaknya juga selalu berkomunikasi dengan pelaku usaha agar apa yang dimaksud di peraturan itu dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik.

"Jadi ini waktu ke waktu kami bekerja sama dengan industri menyusun modul supaya mereka membangun sendiri karena masing-masing sektor beda karakteristiknya. Modul ini jadi bahan pelaksanaan workshop. Jadi mereka yang menyusun lalu mereka yang share ke industri, harapannya dengan workshop ini lebih paham sejauh mana implementasi POJK No 1/POJK.07/2013," jelasnya, di Hotel InterContinental, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2015).

Menurut Anto, bagian yang paling penting dan perlu diubah dari PUJK adalah budaya perlindungan konsumen. Dia mengatakan, bagian terpenting yang perlu diubah adalah budaya perlindungan konsumen.

"Jadi bagaimana menerapkan budaya perlindungan konsumen itu adalah bagian bisnis pelaku jasa keuangan kemudian dalam budaya ini konsumen bukan objek tapi mitra," lanjutnya.

Dia menambahkan, bagaimana pun pelaku jasa keuangan ini punya kekuatan informasi karena semua dibangun oleh mereka, sementara konsumen berada di pihak yang lemah soal informasi tersebut.

"Nah inilah yang kemudian budaya ini jadi bagian penting. Penerapan budaya ini yang tentunya berimplikasi pada perubahan berbagai hal misalnya saja ada SOP dari industri itu yang harus diubah. Kalau ada perjanjian baku misalkan klausul baku yang diterapkan, itu juga klausula baku yang tentunya tidak bisa semena-mena," bebernya.

Dia mencontohkan, dalam perjanjian kartu kredit tidak diperbolehkan lagi menyerahkan data untuk kepentingan komersial lainnya. Sedangkan dari sisi transparansi, harus ada referensi dalam penggunaan kata superlatif dalam jargon PUJK.

"Kita melarang penggunaan kata superlative seperti yang terkuat, teraman. Kalau pun pernah mendapatkan award misal bank terefisien itu harus ada referensinya. Jadi harus dibuat referensinya dibuat oleh siapa, tahun berapa, jadi jangan sampai referensi sudah tahun lama tapi masih dijadikan jargon,” jelas dia.

Ke depannya, setiap pelaku jasa keuangan harus memiliki unit atau fungsi yang menerima pengaduan konsumen. Serta diharuskan mempunyai SOP khusus untuk hal itu. "Sehingga konsumen akan merasa lebih yakin kalau mereka mengadu ke pelaku jasa keuangan akan ditangani dengan baik," pungkasnya.


(AHL)


Indra Sjafri Minta Suporter Indonesia Hormati Lagu Kebangsaan Malaysia
Jelang Timnas U-22 vs Malaysia

Indra Sjafri Minta Suporter Indonesia Hormati Lagu Kebangsaan Malaysia

5 hours Ago

Timnas U-22 akan bentrok dengan Malaysia pada laga kedua Grup B. Pertandingannya berlangsung di…

BERITA LAINNYA
Video /