Stabilisasi Komoditas Nasional: Bawang Merah, Kedelai, dan Beras Ketan

Surya Perkasa    •    25 Mei 2015 18:09 WIB
analisa ekonomi
Stabilisasi Komoditas Nasional: Bawang Merah, Kedelai, dan Beras Ketan
Ilustrasi bawang merah dan putih. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

MASUKNYA sistem liberalisasi perekonomian di Indonesia sangat banyak berpengaruh terhadap sektor pertanian. Petani harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk berproduksi. Mulai dari benih yang harus beli dari pihak swasta yang harganya mahal, pupuk juga di pasok tidak hanya oleh BUMN tetapi juga oleh pihak swasta dan pestisida juga harus di beli dengan harga yang mahal.

Meski sempat "lesu" pada 2014 karena adanya perlambatan ekonomi global, namun di 2015 harga-harga komoditas seperti bawang merah, kedelai, dan beras ketan, diprediksi akan mengalami perbaikan karena adanya permintaan yang tinggi. Lonjakan permintaan tersebut, salah satunya dipicu oleh permintaan domestik yang tinggi-lebih-lebih menghadapi bulan puasa.

Terbukti, memasuki Mei 2015, harga ketiga komoditas tersebut mulai berfluktuasi dan tidak stabil. Harga bawang merah yang tadinya berada di posisi Rp29.000, di Brebes sudah menembus angka Rp38.000-Rp40.000 per kilogram (kg). Harga kedelai yang pada Maret masih di angka Rp8.200 per kg, pada Mei sudah menembus Rp10.900 per kg. Harga beras ketan yang tadinya masih Rp10.000 per kg, kini sudah menembus harga Rp14.000 per kg.

Harga-harga tersebut sedang dalam ketidakstabilan yang tinggi. Hal ini terjadi karena pasar sudah terdistorsi oleh masuknya komoditas impor yang merembes ke pasar-pasar tradisional. Celakanya, komoditas impor tersebut masuk secara "illegal" sehingga menjadi "ruang gelap" permainan harga. Baiknya pemerintah harus segera dapat memperhatikan produksi dalam negeri melalui berbagai cara, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat.

Pemerintah (Cq. Kementerian Perdagangan) telah kecolongan dalam menjaga stabilitas pasar domestik yang berujung pada fluktuasi harga komoditas bawang merah, kedelai, dan beras ketan di pasaran. Buktinya, banyak komoditas impor 'ilegal' yang merembes masuk ke pasar-pasar tradisional yang terus mendistorsi harga.

Perum Bulog yang juga ditugaskan untuk menjaga stabilitas harga kedelai dan bawang merah, tidak efektif dalam menjalankan perannya. Hal ini tentu sungguh mengecewakan, mengingat BUMN tersebut telah disuntik dengan PMN Rp3 triliun dalam rangka menopang tugasnya sebagai stabilisator harga. Untuk menjaga stok beras saja terlihat kelimpungan, apalagi komoditas lain, diperkirakan daya serap beras oleh bulog secara nasional berkisar di bawah 10 persen.

Pemerintah terlihat tidak siap dalam merespons "perang harga" yang sedang dilakukan oleh negara-negara importir, terutama Tiongkok. Padahal "perang harga" sudah gila-gilaan. Negara-negara importir rela memotong harga komoditasnya hingga 40 persen dalam rangka mendorong ekspornya. Mestinya fenomena "perang harga" itu bisa diantisipasi jika Pemerintah (cq. Kementerian Perdagangan) bisa lebih sensitif dan intensif melakukan pengawasan dan pengetatan pasca "perang mata uang" yang telah melumpuhkan rupiah hingga menembus Rp13.000. Apalagi, perang harga yang terjadi saat ini sudah masuk dalam kategori dumping yang merugikan kepentingan domestik.

Setidaknya, stabilitas harga di pasar domestik bisa terwujud jika pemerintah bekerja keras dalam dalam menjaga dua hal: ketersediaan stok pemerintah dan produktivitas dalam negeri. Dua hal tersebut bisa dikatakan telah gagal. Buktinya, pasokan terus berkurang sehingga menyebabkan kelangkaan. Lebih jauh, produksi petani berkurang dan lebih banyak dijual langsung ke pasar karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan relatif sangat rendah yang tidak mampu menutup ongkos produksi petani.

Akhirnya semua menjadi amburadul. Kelangkaan itu menjadi "ruang gelap" permainan harga oleh oknum yang ingin mencari keuntungan secara tidak wajar yang berbuntut pada fluktuasi harga. Saat ini, harga bawang merah bisa dijual dengan harga pada kisaran Rp40.000 hingga Rp48.000 per kg. Pemerintah pun harus segera mengambil langkah-langkah antisipatif, antara lain:

• Melakukan koordinasi intensif antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog dengan memantau langsung pergerakan harga demi menjaga stabilitas yang dijamin dengan stok yang memadai. Lebih-lebih menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri yang akan memicu permintaan yang tinggi.

• Mengusut secara tuntas dan memberi sanksi tegas pada oknum pemasok komoditas bawang merah, kedelai, dan beras ketan ilegal yang berpotensi mendistorsi pasar domestik. Selanjutnya, melakukan sinergi dengan BKPM dan pengawasan yang efektif di pelabuhan-pelabuhan terutama di area-area free trade zone seperti di Batam dan Sabang.

• Evaluasi HPP untuk pengadaan stok pemerintah yang terbukti tidak efektif karena jauh lebih rendah dan tidak proporsional dibandingkan dengan biaya produksi petani.

• Lakukan operasi pasar secara intensif untuk menjaga efisiensi pasar dari motif "ambil-untung" di luar kewajaran.

• Waspadai "perang harga" yang sedang dilakukan oleh negara-negara importir seperti Tiongkok, Thailand, dan Vietnam. Apalagi berdasarkan data yang ada, neraca perdagangan Indonesia masih defisit terhadap negara-negara tersebut. Implikasinya akan besar dalam menyehatkan neraca transaksi berjalan, lebih-lebih rupiah masih cenderung tidak stabil. Jika terbukti "perang harga" tersebut terdapat indikasi dumping, maka lakukan respons yang tegas sesuai peraturan WTO yang secara simultan mengefektifkan bea anti-dumping.

• Saat ini, 90 persen komoditas bawang merah, kedelai, dan beras ketan dikonsumsi oleh kebutuhan domestik. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus konsisten memasok kebutuhan tersebut dari produksi dalam negeri. Konsistensi tersebut bisa diukur dari usaha menggenjot produktivitas dalam negeri lewat program cetak lahan baru, pengadaan dan distribusi pupuk dan benih unggul yang lancar, dan pengairan yang memadai.

Oleh:
Heri Gunawan
Wakil Ketua Komisi VI DPR



(AHL)


Video /