Eksepsi Ditolak, Fuad Amin Hormati Putusan Hakim

Achmad Zulfikar Fazli    •    25 Mei 2015 18:34 WIB
fuad amin imron
Eksepsi Ditolak, Fuad Amin Hormati Putusan Hakim
Fuad Amin Imron saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (7/5/2015). Foto: Yudhi Mahatma/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menolak eksepsi Ketua nonaktif DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron. Dalam salah satu poin eksepsinya, Fuad Amin meminta kasusnya dipindahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Fuad Amin menghormati putusan hakim, meski dia keukeuh ingin disidang di Pengadilan Negeri Surabaya. "Harusnya di Surabaya tapi kita menghormati putusan hakim," kata Fuad usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2015).

Namun, mantan Bupati Bangkalan ini tetap bersyukur dengan putusan hakim yang menolak sejumlah eksepsi yang diajukannya.

"Karena kita menghormati putusan majelis, ya kita alhamdulillah," ujar dia.

Seperti diketahui, Fuad Amin Imron didakwa karena diduga terlibat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta diduga terlibat kasus korupsi minyak dan gas saat masih menjawab sebagai Bupati Bangkalan.

Jaksa penuntut umum mendakwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan nonaktif, Fuad Amin Imron, mencuci uang sebesar Rp229,45 miliar. Fuad dinilai berbuat jahat dengan menempatkan, mentransfer, membawa ke luar negeri, atau menyembunyikan hartanya.

Menurut jaksa, politikus Gerindra itu menempatkan duitnya di penyedia jasa keuangan dengan saldo akhir Rp139,73 miliar dan USD326,091 (sekitar Rp4,23 miliar). Dia juga membayar asuransi sejumlah Rp4,23 miliar. Fuad menggunakan duitnya untuk pembelian kendaraan bermotor sejumlah Rp7,177 miliar, tanah, dan bangunan sejumlah Rp94,9 miliar.

Akibat perbuatannya, KPK menjerat dengan Pasal 3 UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar.

Fuad juga didakwa menerima suap Rp18,5 miliar. Hal itu diduga terjadi sejak dia menjabat sebagai bupati Bangkalan periode 2003-2008 dan 2008-2013.


Antonius Bambang Djatmiko. Foto: Rommy Pujianto/MI

Duit besel itu diterima dari Direktur Human Resource Development PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonius Bambang Djatmiko, bersama-sama dengan Presiden Direktur PT MKS Sardjono, Managing Director PT MKS Sunaryo Suhadi, Direktur Teknik PT MKS Achmad Harijanto, dan Pribadi Wardojo.

Pemberian itu karena Fuad telah mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya. Fuad juga memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy Co Ltd, terkait dengan permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.

Dalam dakwaan ini, Fuad Amin dinilai melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Ancaman hukuman maksimal untuk politikus Gerindra itu 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.


(KRI)


Video /