Strategi Jitu Pemerintah Perbaiki Perekonomian

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan perekonomian Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mengalami kelesuan.

Hal ini ditandai dengan melemahnya perekonomian global yang berdampak tak tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal tahun, membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tak sesuai target pemerintah. Bahkan, capaian pertumbuhan ekonomi RI lebih buruk dibanding periode yang sama tahun lalu.

Tercatat, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I hanya mampu bergerak pada angka 4,71 persen. Kondisi ini menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu dimana pertumbuhan ekonomi RI mampu tumbuh di level 5,14 persen.

Bambang mengungkapkan, Pemerintah RI tak tinggal diam terhadap lambannya kinerja ekonomi pada kuartal I tahun ini. Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis guna menjaga pertumbuhan ekonomi agar tak semakin tersungkur semakin dalam.

Ia memaparkan, saat ini pemerintah akan lebih fokus pada stabilitas makroekonomi dengan memperkuat struktur budget di sektor riil dan investasi untuk memperbaiki posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak hanya itu, aku Bambang, pemerintah juga menjaga current account defisit (CAD) meskipun di saat yang sama pemerintah menghadapi penurunan harga komoditas dan minyak dunia.

"‎Kita juga mengupayakan pengurangan defisit neraca jasa dan pendapatan, misalnya dengan mengeluarkan insentif fiskal untuk industri yang memproduksi barang intermediate, perusahaan yang mereinvestasi dividennya ke dalam negeri dan memperkuat industri reasuransi dan perkapalan," jelas Bambang, dalam Indonesia Economic Outlook 2015, di Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2015).

Selain itu, sambung Mantan Wamenkeu era SBY ini mengatakan, pemerintah juga akan memperbaiki struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengarahkannya ke sektor yang lebih produktif. Namun hal tersebut dengan catatan, tetap menjaga  defisit fiskal ‎di level yang tertata (manageable).

"‎Pemotongan subsidi telah direalokasikan untuk belanja modal dan program kesejahteraan sosial," imbuh Bambang.

Peningkatan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak baru juga menjadi upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Baru-baru ini, aku dia, pemerintah memperkenalkan kebijakan reinventing yang mirip dengan kebijakan Sunset Policy dan pernah diberlakukan pada 2008-2009 atau yang biasa disebut sebagai Sunset Policy Jilid II.

"‎Wajib pajak diberikan kesempatan untuk memperbaiki datanya selama lima tahun ke belakang tanpa dikenai denda (bunga). Bedanya dengan sunset policy, reinventing, sekarang petugas Dirjen Pajak punya data verifikasi yang lebih ekstensif," jelas Bambang.

Pria yang mengenyam pendidikan strata satu pada bidang studi Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional di Universitas Indonesia ini memaparkan, pemerintah akan menjaga defisit fiskal pada level 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang dibiayai dari penerbitan obligasi negara serta pinjaman bilateral dan multilateral.

"Pemerintah juga telah menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS, global sukuk, obligasi Euro dan samurai (yen). Penjualan sukuk global baru-baru ini mencapai USD2 miliar dengan yield terendah 4,35 persen bertenor tiga tahun. Ini mengalami oversubscribe sebanyak 3,4 kali dari booking USD6,8 miliar oleh 204 investor," tegas dia.

Strategi lainnya, sambung Bambang, dengan mempercepat pembangunan dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen perubahan. "‎Sekitar Rp67 triliun tahun ini dialokasikan untuk PMN (Penyertaan Modal Negara) yang mayoritas untuk sektor infrastruktur," pungkas Bambang.


(AHL)