KPK tak Ingin Penegakan Hukum Porak-poranda karena Praperadilan

Yogi Bayu Aji    •    27 Mei 2015 04:29 WIB
kpk
KPK tak Ingin Penegakan Hukum Porak-poranda karena Praperadilan
Ekspresi mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo saat mendengarkan putusan praperadilan dirinya yang dibacakan oleh hakim tunggal Haswan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/5). (Foto--MI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan melawan habis-habisan putusan praperadilan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo. Sebab KPK menilai putusan itu dianggap mengancam penegakan hukum.

"KPK memutuskan untuk melakukan segala cara melakukan permohonan hukum terhadap praperadilan ini bukan hanya untuk eksistensi KPK dan pemberantasan korupsi tapi meluruskan penegakan hukum yang akan porak-poranda terhadap praperadilan ini," Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).

Menurut dia, upaya hukum ini akan dibahas lebih lanjut bila putusan praperadilan Hadi Poernomo sudah sampai di tangan KPK. Yang pasti, kata dia, lembaga antikorupsi akan habis-habisan melawan. 

"Segala upaya hukum, bisa banding kasasi akan melakukan segala upaya meski di buku tidak ada," tekan dia.

Sore tadi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan sebagian gugatan Hadi Poernomo. Salah satunya memutuskan surat perintah penyidikan (Sprindik) penetapan tersangka Hadi oleh KPK tak sah.

"Mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan termohon terhadap pemohon tidak sah. Dengan demikian, penggeladah dan penyitaan yang dilakukan termohon kepada pemohon tidak sah. Kemudian sprindik penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sah," kata Hakim Tunggal Haswandi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (26/5/2015).

Dalam kasus ini, Hadi selaku Dirjen Pajak diduga mengubah telaah Direktur Pajak Penghasilan mengenai keberatan surat ketetapan pajak nihil pajak penghasilan (SKPN PPh) BCA. Dia disangkal Pasal 2 ayat 2 dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Putusan ini jadi kekalahan ketiga KPK di praperadilan. Sebelumnya PN Jakarta Selatan juga mengabulkan sebagian permohonan Komjen Budi Gunawan dan bekas Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Penerbitan sprindik keduanya juga tak sah.


(ALB)


Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl
Uji Coba Timnas Indonesia vs Hong Kong

Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl

6 days Ago

Terakhir, Andik tampil saat Timnas Indonesia melakoni uji coba melawan Islandia pada 14 Januari…

BERITA LAINNYA
Video /