PN Jaksel: Putusan Praperadilan Hadi Poernomo Final dan Mengikat

Achmad Zulfikar Fauzi    •    27 Mei 2015 10:50 WIB
hadi poernomo
PN Jaksel: Putusan Praperadilan Hadi Poernomo Final dan Mengikat
Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo--Antara/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali kalah dalam sidang praperadilan gugatan Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo dengan tergugat KPK.

Kepala Humas PN Jaksel, Made Sutrisna menegaskan, putusan praperadilan sudah final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat membatalkan putusan tersebut, kecuali memang ditemukan ada kesalahan hakim dalam memberikan keputusan.

"Tidak bisa lagi (banding). Putusan praperadilan sudah final dan mengikat, kecuali PK (peninjauan kembali), tapi itu kalau ada indikasi penyelundupan hukum," kata Made kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Namun, ia yakin hakim telah memberikan keputusan secara tepat dan tidak ada pelanggaran terhadap Undang-undang dalam mengeluarkan putusan. "Dari pengadilan itulah putusan yang benar dari hakim," ujar dia.

Ia berharap, KPK dapat menaati putusan yang telah dikeluarkan hakim dalam sidang praperadilan tersebut. "Kita di sini bukan mau menang-menangan, jadi harus menaatinya," pungkas dia.

Seperti diketahui, Majelis Hakim PN Jaksel mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo dengan tergugat KPK. Penggeledahan dan penyitaan oleh KPK diputuskan tidak sah.

Hakim Tunggal Haswandi juga mengabulkan permohonan Hadi Poernomo untuk sebagian terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyidikan, dan penyitaan dan pengeledahan yang dilakukan KPK.

Putusan tersebut praktis menolak seluruh eksepsi KPK. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya mengenai penetapan tersangka Hadi Poernomo yang dilakukan secara bersamaan dengan terbitnya sprindik KPK pada 21 April 2014.

Menurut penilaian hakim, sesuai dengan Pasal 46 dan Pasal 38 UU KPK, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa saksi dan barang bukti. Sementara dalam penyelidikan dan penyidikan Hadi, KPK dianggap tak melakukan itu. Mengacu pada UU tersebut, hakim menegaskan penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada Hadi tidak sah dan bertentangan dengan UU.

Dalam sidang praperadilan, beberapa waktu lalu Majelis Hakim PN Jaksel juga mengabulkan sebagian permohonan Komjen Budi Gunawan, dan bekas Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Penerbitan sprindik keduanya juga tak sah.


(YDH)


Babak 1: Saling Balas Gol pada Laga Muenchen vs Madrid
Bayern Muenchen vs Real Madrid

Babak 1: Saling Balas Gol pada Laga Muenchen vs Madrid

22 minutes Ago

Selain harus kebobolan gol dari Madrid, pasukan Jupp Heycnkes ini juga kehilangan dua pemain me…

BERITA LAINNYA
Video /