Pengamat: Putusan Hakim Haswandi Harus Ditindaklanjuti Pemerintah dan DPR

Krisiandi    •    27 Mei 2015 12:12 WIB
praperadilan
Pengamat: Putusan Hakim Haswandi Harus Ditindaklanjuti Pemerintah dan DPR
Asep Warlan Yusuf. Foto: Atet Dwi Pramadia/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan penyidik dan penyelidik harus dari kepolisian dan PNS. Kasus yang ditangani penyidik bukan dari kepolisia atau PNS rawan digugat.

Asep menyampaikan itu menanggapi putusan hakim tunggal Haswandi pada sidang praperadilan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo. KPK, pemerintah, dan DPR harus menindaklanjuti putusan ini.

"Hakim sebetulnya hanya menekankan penyidik harus dari Polri atau PNS," kata Asep saat dihubungi, Rabu (27/5/2015).

"Jika bukan dari Polri atau PNS, risikonya ya digugat dan penyidikan jadi tidak sah," lanjut Asep.

Asep menuturkan, harus ada undang-undang yang secara khusus mengatur penyidik KPK. Mesti ada aturan yang secara tegas menyebut KPK berwenang mengangkat penyidik dan penyelidik. "DPR dan pemerintah harus memikirkan soal ini. Karena menurut UU, penyidik itu ya harus Polri atau PNS, tidak ada penyidik KPK," ujarnya.

Sementara untuk jangka pandek, KPK bisa meminta lebih banyak penyidik dari beberapa kementerian dan kepolisian. "Dan seharusnya Polri juga membantu KPK. Serahkan penyidik sesuai dengan kebutuhan KPK," paparnya.     

Solusi lain, seluruh penyidik KPK yang bukan PNS dan bukan lagi anggota Polri segera diangkat jadi PNS. Hanya solusi ini memakan waktu lama karena prosesnya yang panjang. "Di UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur soal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dengan mengacu pada UU itu, angkat saja penyidik dan penyelidik jadi P3K," ujar Asep.   

Sebelumnya, Hakim Haswandi mengabulkan sebagian permohonan gugatan Hadi Poernomo. Salah satu gugatan yang dikabulkan adalah terkait tidak sahnya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK karena penyelidik dan penyidik KPK bukan berasal dari institusi Polri maupun Kejaksaan.

Pertimbangan ini juga membatalkan eksepsi KPK yang menyatakan KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik independen yang memiliki keahlian. Sehingga, pengangkatan penyelidik KPK Dadi Mulyadi, Febriana, dan Santoso batal demi hukum karena bertentangan dengan UU KPK.

Begitupun dengan 11 penyidik KPK yang telah diberhentikan dari Polri maupun yang mengundurkan diri dari institusi Polri atau pensiunan Polri tidak melekat status penyidikannya, dan harus diangkat terlebih dahulu sebagai PNS. Dengan demikian, segala proses penyelidikan dan penyidikan Hadi Poernomo tidak sah dan batal demi hukum.

"Dengan demikian termohon harus menghentikan segala proses penyidikan yang dilakukan pada 20 April 2014. Karena penyidikan tersebut tidak mempunyai hukum mengikat," tegasnya.


(KRI)


Messi Bicara Final Liga Champions dan Kepergian Zidane dari Madrid
Lionel Messi

Messi Bicara Final Liga Champions dan Kepergian Zidane dari Madrid

1 week Ago

Kapten timnas Argentina itu tak memedulikan berapa pun hasil yang diraih Madrid dalam menghadap…

BERITA LAINNYA
Video /