Seleksi Hakim, Ini Catatan terhadap Pihak yang 'Alergi' KY

M Rodhi Aulia    •    29 Mei 2015 03:12 WIB
seleksi hakim agung
Seleksi Hakim, Ini Catatan terhadap Pihak yang 'Alergi' KY
Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Muchtar tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (17/2). (FOTO: ANTARA FOTO/David Muharmansyah)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Zinal Arifin Mochtar bingung dengan fenomena anggota  Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menolak keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi hakim. Mereka dinilai tak ingin Mahkamah Agung (MA) mendapatkan bantuan apapun dari pihak KY dalam proses tersebut.

"MA punya porsi, KY juga punya porsinya. Menjadi aneh ketika ada orang yang mempersoalkan proses seleksi ini dengan meminta pembatalan pasal di dalam paket undang-undang terkait," kata Zinal Arifin  dalam sebuah diskusi di Kampus Binus, Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis (28/5/2015).

"Saya heran mengapa MA atau orang-orang mempermasalahkan hal ini. Seharusnya mereka bersyukur dibantu," imbuh dia.

Zainal menambahkan, pihak tersebut dinilai tidak mengerti hukum atau terlalu mengada-ngada. Sebab, alasan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah KY tidak berwenang lantaran tidak tercantum kewenangannya di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Kalau itu alasannya, aneh. Logika tidak ada di UUD, agak sulit diterima akal sehat. KPK saja tidak ada. Kejaksaan Agung saja juga tidak ada," tukas dia.

Dia juga mengkritik kecenderungan banyaknya anak-anak dari para hakim yang juga menjadi hakim. Zainal menilai, jika KY tetap dilibatkan, berpotensi dapat mempersulit regenerasi busuk itu berlangsung. "Ada proses nepotisme di situ," ujar dia.

Zainal menegaskan, independensi hakim memang tidak boleh diganggu-gugat. Namun hal itu hanya berlaku saat proses peradilan berlangsung. Independensi itu selalu berbanding lurus dengan integritas.

Konsep adanya KY, lanjut Zainal, sebagai upaya mencoba menjawab tingginya permintaan integritas dan tingginya independensi dari publik. "Catatan lainnya, kalau tidak dicantumkan di konstitusi, bukan tidak boleh dilakukan. Kalau mengklaim tidak ada kewenangan KY di konstitusi, pertanyaannya bisa dibalik. Memang ada kewenangan MA melakukan seleksi hakim di konstitusi," ungkap dia.

Sebelumnya, IKAHI mengajukan gugatan tiga paket pembatalan sejumlah pasal dalam tiga undang-undang berbeda di bidang peradilan tahun 2009 kepada MK. Ketiga UU itu adalah pengujian Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Pasal 13A ayat (2) dan (3) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Zainal menduga semangat pengujian ketiga UU yang sidang perdananya digelar 26 April 2015 itu tidak sepenuhnya positif. "Jangan-jangan ada kepentingan dari pihak tertentu dan seharusnya bisa dilacak. Jangan sampai kepentingan itu merusak konstelasihukum yang ada," pungkas dia.


(OGI)

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi
Rasisme dalam Sepakbola

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi

3 days Ago

Suporter AS Roma tirukan suara monyet ke arah Antonio Rudiger, bek Chelsea saat kedua tim bentr…

BERITA LAINNYA
Video /