Ketua KPU Persilahkan BPK Audit Anggaran Pilkada

Lukman Diah Sari    •    30 Mei 2015 11:41 WIB
pilkada serentak
Ketua KPU Persilahkan BPK Audit Anggaran Pilkada
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik. (Foto: Antara/Prasetyo Utomo).

Metrotvnews.com, Jakarta: Bengkaknya anggaran penyelenggara pilkada sebanyak Rp.4 miliar membuat DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU Husni Kamil Manik bingung dengan permintaan DPR ini.

"Kami belum tahu apa yang dimaksud oleh DPR, tentu DPR yang bisa menjelaskan," kata Husni di Jalan Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).

Husni menjelaskan, anggaran pilkada serentak masuk dalam APBD. Husni mengapresiasi BPK jika bersedia mengaudit 269 daerah yang akan melakukan pilkada serentak itu.

Lanjut dia, dengan audit yang dilakukan BPK, KPU bisa mendapatkan data lebih awal. "Ini nanti bisa mempedomani aturan pengelolaan anggaran negara," kata Ketua KPU ini.

Sementara itu, Husni menyebut audit terhadap KPU rutin dilakukan setahun sekali. Tak hanya audit tahunan, audit tambahan terhadap KPU juga dilakukan untuk tujuan tertentu.

"Itu (audit tujuan tertentu) setelah penyelenggaraan pemilu. Itu dilakukan rutin. Kemudian kalau ada masalah, akan dilakukan audit tambahan," tukasnya.

Dia beranggapan, dengan adanya permintaan DPR untuk BPK mengaudit anggaran pilkada bisa menguntungkan KPU. "Jadi kalau DPR meminta BPK, dan BPK bisa, Alhamdulillah dilakukan lebih cepat," tandas Husni.


(DRI)


Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl
Uji Coba Timnas Indonesia vs Hong Kong

Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl

4 days Ago

Terakhir, Andik tampil saat Timnas Indonesia melakoni uji coba melawan Islandia pada 14 Januari…

BERITA LAINNYA
Video /