Pengamat: Tolak Setor LHKPN, Komjen Budi Waseso Bisa Disanksi

Damar Iradat    •    01 Juni 2015 20:16 WIB
budi waseso
Pengamat: Tolak Setor LHKPN, Komjen Budi Waseso Bisa Disanksi
Komjen Budi Waseso. Foto: M Agung Rajasa/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan Kabareskrim Komjen Budi Waseso harus menyetor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Jika tidak, dia bisa disanksi.

Ray menuturkan, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti sudah selayaknya memberikan sanksi apabila Budi Waseso menolak menyerahkan LHKPN ke KPK.

"Tidak benar sepenuhnya penjelasan Komjen Budi yang mengatakan jika dia tak bisa disanksi pidananya terkait penolakannya melaporkan harta kekayaan miliknya. Ada sanksi etika, administrasi dan pidana ketika dalam laporannya ada yang aneh," kata Ray dalam diskusi "Bila Aparat Hukum Emoh Transparan: Di Mana Komitmen Pemerintahan Bersih Jokowi" di kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2015).

"Kalau tidak laporkan, atasannya bisa lakukan tindakan administratif. Kapolri atau presiden. Ini bukan kali pertama Budi Waseso membuat kontroversial," sambungnya.

Ray menilai pernyataan Komjen Budi soal lebih tingginya kedudukan KUHP ketimbang UU KPK adalah pendapat yang salah. Boleh jadi ini yang membuat Komjen Budi tak mau melapor.

"Budi mengatakan melaporkan harta kekayaan tidak wajib. Kewajiban melaporkan itu bukan unsur pidananya, tapi setelah hasil. Tapi tidak akan ada penyidikan kalo tak ada laporan," terang Ray.

"Oleh karena itu, sudah sepatutnya atasannya kapolri dan presiden menegur yang bersangkutan. Agar di satu sisi Pak Jokowi bukan hanya wibawanya naik, tapi menerapkan peraturan yang ada," pungkasnya.

Penolakan Budi yang enggan melaporkan harta kekayaannya sedianya melanggar empat peraturan. Peraturan itu adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Surat Edaran Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.


(KRI)

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi
Rasisme dalam Sepakbola

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi

3 days Ago

Suporter AS Roma tirukan suara monyet ke arah Antonio Rudiger, bek Chelsea saat kedua tim bentr…

BERITA LAINNYA
Video /