SKK Migas Jadi BUMN Khusus Bisa Hambat Ketahanan Energi

Ade Hapsari Lestarini    •    02 Juni 2015 11:57 WIB
skk migas
SKK Migas Jadi BUMN Khusus Bisa Hambat Ketahanan Energi
SKK Migas -- FOTO: Ilustrasi dokumentasi SKK Migas

Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana pemerintah yang hendak menjadikan SKK Migas menjadi BUMN Khusus mendapat penolakan. Jika rencana itu terealisasi, kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut diyakini akan semakin menurun karena banyaknya kasus korupsi di sektor migas.

Demikian diungkapkan oleh pengamat komunikasi Universitas Airlangga, Suko Widodo melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (2/6/2015). Menurutnya, usulan pembentukan SKK Migas menjadi BUMN Khusus adalah bentuk keragu-raguan dan ketergesa-gesaan pemerintah dalam mengambil kebijakan sektor migas.

"Sudah banyak kasus korupsi di migas yang salah satunya adalah Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini. Jadi tentu saja ini tidak efektif dan bahkan bisa menghambat ketahanan energi," ungkap Suko.

Tak hanya itu, menurut Suko, usulan pembentukan SKK Migas menjadi BUMN Khusus adalah bentuk keragu-raguan dan ketergesa-gesaan pemerintah dalam mengambil kebijakan sektor migas. Akhirnya, untuk mengakomodasi semua kepentingan, maka diambil jalan tengah yakni dengan berusaha menjadikannya sebagai lembaga baru.

"Saya khawatir, ini hanya untuk membagi-bagi kue untuk mereka yang sebelumnya tidak mendapatkan porsi kekuasaan," katanya.

Sementara Direktur Ekskutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan jika SKK Migas direalisasikan menjadi BUMN Khusus maka diyakini akan membuat dualisme dalam kegiatan migas Tanah Air, yakni hulu dan hilir. Padahal untuk mencapai ketahanan energi, arah kebijakan dari hulu ke hilir harus terintegrasi dan tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain.

"Karena akan terjadi overlapping tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antara keduanya," kata Ferdinand.

Jika itu terjadi, maka menurut Ferdinand, merupakan blunder besar bagi ketahanan energi nasional. Karena, jika ingin melakukan pembenahan, maka yang dibenahi adalah sistemnya, bukan wadahnya.

"Bukan malah mengubah-ubah SKK Migas menjadi BUMN Khusus, namun memperbaiki sistem agar semua kembali pada peran dan fungsi semula," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri ESDM mengajukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (Migas) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu pasalnya dalam revisi tersebut, mengubah kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) menjadi BUMN Khusus.


(AHL)

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16
Timnas U-16

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16

3 days Ago

Terhitung dari 17 kali penyelenggaraan yang sudah berlangsung. Indonesia hanya mampu lolos ke p…

BERITA LAINNYA
Video /