Menpan-RB Ikut Komentari Putusan Haswandi

Cahya Mulyana    •    04 Juni 2015 08:03 WIB
praperadilan
Menpan-RB Ikut Komentari Putusan Haswandi
Menpan RB Yuddy Chrisnandi -- MI/Atet Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi ikut mengomentari putusan Hakim Haswandi dalam sidang praperadilan Hadi Poernomo. Sebab, putusan Haswandi berimplikasi terhadap rekrutmen penyidik dan penyelidik yang juga melibatkan Kemenpan-RB.

Menurut Yuddy, Mahkamah Agung harus turun tangan memperjelas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan proses rekrutmen Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut yang bukan berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Sebab, terjadi perbedaan tafsir terhadap Pasal 43 hingga 45 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Soal pasal kewenangan KPK bisa rekrut Penyidik dan Penyelidik independen harusnya MA turun tangan. Ini untuk menyelesaikan perbedaan tafsir yang jelas berpengaruh besar kepada KPK," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chriasnandi di Jakarta, Rabu 3 Juni kemarin.

Ia menjelaskan, MA yang bisa memberikan penjelasan melalui Fatwa MA. Sehingga, pasal mengatur itu bisa jelas dan memberikan kepastian terhadap KPK dan penanganan perkara.

"Maka harus MA memberikan penjelasan secepatnya," tegasnya.

Haswandi sebelumnya mengabulkan permohonan Hadi Poernomo dalam putusan praperadilannya. Yang mengejutkan, Haswandi juga mengabulkan gugatan mengenai tidak sahnya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK karena penyelidik dan penyidik KPK bukan berasal dari institusi Polri maupun Kejaksaan.

Pertimbangan ini juga membatalkan eksepsi KPK yang menyatakan KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik independen yang memiliki keahlian. Sehingga, pengangkatan penyelidik KPK Dadi Mulyadi, Febriana dan Santoso yang menangani kasus Hadi batal demi hukum karena bertentangan dengan UU KPK.

Begitupun dengan 11 penyidik KPK yang telah diberhentikan dari Polri maupun yang mengundurkan diri dari institusi Polri atau pensiunan Polri tidak melekat status penyidikannya, dan harus diangkat terlebih dahulu sebagai PNS. Dengan demikian, segala proses penyelidikan dan penyidikan Hadi Poernomo tidak sah dan batal demi hukum.

"Dengan demikian termohon harus menghentikan segala proses penyidikan yang dilakukan pada 20 April 2014. Karena penyidikan tersebut tidak mempunyai hukum mengikat," tegas Haswandi.
 


(TII)

Ini Klub yang Ingin Dihindari Juventus di 16-Besar Liga Champions
Jelang Undian Babak 16-Besar Liga Champions

Ini Klub yang Ingin Dihindari Juventus di 16-Besar Liga Champions

1 day Ago

Juventus berpeluang bertemu dengan salah satu dari lima klub Inggris.…

BERITA LAINNYA
Video /