Sri Mulyani Bakal Diperiksa Terkait Surat Tata Cara Pembayaran Kondensat

Githa Farahdina    •    08 Juni 2015 11:13 WIB
sri mulyanikorupsi migas
Sri Mulyani Bakal Diperiksa Terkait Surat Tata Cara Pembayaran Kondensat
Dirtipideksus Kombes Viktor Simanjuntak ---Metrotvnews.com/Githa Farahdina

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Bareskrim Polri dalam perjalanan ke Gedung Kementerian Keuangan untuk memeriksa Sri Mulyani. Dirtipideksus Brigjen Viktor Simanjuntak menjelaskan, Sri Mulyani akan diperiksa sebagai saksi terkait pengiriman surat perihal kasus PT TPPI.

"Pemeriksaan terkait surat yang diluncurkan Kemenkeu pada saat beliau jadi menteri, tentang tata cara pembayaran kondensat yang dikelola BP Migas (SKK Migas) ke TPPI," kata Viktor di Bareskrim Polri, Senin (8/6/2015).

Sayangnya, Viktor belum berani menyimpulkan apakah ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan salah satu petinggi World Bank itu.

Sebelumnya, Sri Mulyani akan diperiksa di Bareskrim Polri 10 Juni mendatang. Namun, Sri Mulyani harus kembali ke Amerika Serikat, besok 9 Juni. Hari ini pun, yang bersangkutan berhalangan hadir karena ada agenda yang tak dapat ditunda di Kemenkeu. "Tadi kita tunggu di sini, kemudian Kemenkeu menelepon, beliau ada kegiatan di Kemenkeu hari ini, dimohon diperiksa di Kemenkeu," terang Viktor.

Viktor menegaskan, tak ada pembedaan perlakuan terhadap Sri Mulyani dalam pemeriksaan.

Kemenkeu saat dipimpin Sri Mulyani sempat mengeluarkan surat yang menjadi rujukan SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI untuk menjual kondensat milik negara.

Seiring berjalannya waktu, Bareskrim menilai penjualan tersebut bermasalah. Sejumlah pejabat Kemenkeu dan pihak terkait sudah menjalani pemeriksaan. Termasuk mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Anggito Abimanyu.

Sementara itu, Kabag Bankum Bagian I Kementerian Keuangan Didik Hariyanto yang juga telah diperiksa mengungkapkan soal peran Sri Mulyani dalam penjualan itu. Didik mengatakan, Sri tak terlibat dalam penunjukan langsung PT TPPI sebagai mitra penjualan kondensat.

"Jadi Menkeu hanya menyetujui usulan skema pembayaran," ungkap Didik.

Pada Oktober 2008, SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondensat. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009.

Proses tersebut diduga melanggar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembetukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Penyidik menilai ada pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Tipikor dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003.

Bareskrim mengklaim kasus PT TPPI sebagai mega korupsi karena merugikan keuangan negara Rp2 triliun atau USD156 juta.


(YDH)


Video /