Kwee Cahyadi, Penyuap Bupati Bogor Divonis 5 Tahun Penjara

Meilikhah    •    08 Juni 2015 13:30 WIB
rahmat yasin
Kwee Cahyadi, Penyuap Bupati Bogor Divonis 5 Tahun Penjara
Terdakwa kasus dugaan suap alih fungsi lahan hutan di Jonggol, Bogor, Kwee Cahyadi Kumala di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/5/2015)/ Foto: Rommy Pujianto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Direktur PT Sentul City Tbk Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng divonis lima tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap Bupati Bogor saat itu, Rahmat Yasin, dalam proyek rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Kwee Cahyadi Kumala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi penyidikan perkara korupsi dan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke satu dan dakwaan ke dua pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng berupa pidana perkara selama lima tahun dan pidana denda sejumlah Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan," papar Ketua Majelis Hakim Sugiyo Jumadi, di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, Senin (8/6/2015).

Bos Sentul City ini terbukti melakukan penyuapan ke Bupati Bogor Rahmat Yasin untuk mendapatkan surat rekomendasi tukar menukar kawasan hutan.

Selain itu, dia juga berupaya merintangi penyidikan dengan meminta para saksi untuk tidak bicara terkait dirinya selaku Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri kepada penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi. Para saksi yang merupakan anak buah Swie Teng.

Swie Teng juga berupaya mengaburkan upaya suap ke Bupati Bogor Rahmat Yasin dengan meminta Direktur PT Multihouse Indonesia yang tidak lain merupakan istri dari FX Yohan Yap (tangan kanan Swie Teng) untuk menyepakati perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan PT Brilliant Perdana Sakti senilai Rp4 miliar. Padahal PPJB itu fiktif dan hanya untuk menutupi perbuatan Swie Teng yang meminta Yohan Yap untuk menyuap Rahmat Yasin.

Atas hal tersebut, Cahyadi terbukti Pasal 21 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Swie Teng juga dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


(KRI)