Pengamat: Penunjukan KSAD sebagai Panglima TNI tak Menyalahi UU

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melayangkan surat berisi nama calon Panglima TNI kepada DPR RI. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Gatot Nurmantyo dipercaya Jokowi menggantikan Jenderal Moeldoko.

Keputusan Jokowi yang kembali memilih Panglima TNI dari Angkatan Darat menimbulkan kontroversi. Pasalnya, keputusan Jokowi berbeda dengan tradisi kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menunjuk Panglima TNI sesuai matra.

Pengamat Militer-Intelijen Nuning Kertopati Susaningtyas Nefo menilai tak ada yang salah dengan keputusan Jokowi. "Memang soal rotasi dengan cara urut kacang itu tak tertulis dalam UU, jadi sebenarnya semua Kastaf memiliki kesempatan yang sama," kata Nuning kepada Metrotvnews.com, Selasa (9/6/2015) malam.

Penunjukan Panglima TNI dari Angkatan Darat hanya menjadi cara berbeda antardua pemimpin dalam memilih. Toh, aturan penunjukan sesuai matra sama sekali tak mengikat karena bukan merupakan produk legislasi.

Namun, harus ada aspek tertentu yang dikuasi Gatot saat menjabat nanti. Salah satunya, Gatot diminta memahami politik.

"Pak Gatot kan kedepankan tentara profesional dan tak berpolitik, tapin harus paham politik agar tak salah dalam mengatur arah kepemimpinannya. Beliau juga paham proxy war yang kini sangat mengkhawatirkan," terang mantan Anggota Komisi 1 DPR ini.



(OJE)