Hikmahanto: Presiden Wajib Hati-Hati dengan Perubahan Status Freeport

Fajar Nugraha    •    11 Juni 2015 15:00 WIB
freeport
Hikmahanto: Presiden Wajib Hati-Hati dengan Perubahan Status Freeport
Dua pekerja mengawasi aktivitas di tambang Freeport, Papua, 16 Agustus 2013. AFP / OLIVIA RONDONUWU

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin menyampaikan kesepakatan yang dicapai pemerintah dan PT FI untuk merubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Disampaikan perubahan status dalam tahap penyelesaian. Bila telah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM Sudirman Said, maka akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

Meski disampaikan keunggulan dari perubahan status KK ke IUPK, namun Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto mengingatkan Jokowi harus mewaspadai tiga hal.

Dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, Kamis (11/6/2015), hal pertama adalah, apakah perubahan status ini merupakan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh PT FI agar memperoleh perpanjangan lebih awal? 

Untuk diketahui KK PT FI akan berakhir tahun 2021 dan menurut ketentuan dapat diperpanjang hanya dua tahun sebelum berakhir. Padahal dua tahun sebelum berakhirnya KK berarti saat Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya. Dalam situasi seperti itu Presiden tidak layak mengambil keputusan yang strategis.

Bila dilakukan perubahan status maka IUPK berdasarkan Pasal 83 huruf (g) akan memberi PT FI 20 tahun. Artinya PT FI dapat beroperasi di Indonesia hingga 2035 bila dihitung sejak tahun 2015. Lebih lama 14 tahun dari jatuh tempo KK di tahun 2021.

Perubahan status ke IUPK juga akan memberi hak kepada PT FI untuk dapat memperpanjang dua kali untuk jangka waktu masing-masing 10 tahun. Bila hak ini dijalankan maka PT FI akan bisa beroperasi di Indonesia hingga 2055.

"Bila benar perhitungan tersebut maka ini menjadi hal kedua yang harus diperhatikan oleh Presiden," kata Hikmahanto.

Sebagaimana diketahui aspirasi rakyat Indonesia yang berkembang terkait KK adalah KK akan dihormati sampai dengan berakhirnya. Setelah berakhir maka Indonesia harus mengambil alih.

Dengan demikian setelah berakhirnya KK PT FI pada tahun 2021 maka pemerintah berkewajiban untuk mengambil alih.

"Presiden tentu memiliki resiko ketika mengambil keputusan yang bertentangan dengan aspirasi mayoritas rakyat," ujar Hikmahanto.

Ketiga, bila dugaan penyelundupan hukum benar maka pasca pemerintahan Jokowi berakhir aparat penegak hukum bukannya tidak mungkin akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait perubahan status KK. 

Mereka yang diperiksa mulai dari birokrat terendah yang mengusulkan hingga sampai ke Menteri, bahkan Presiden. Ini yang membuat para pejabat tidak dapat tenang diakhir masa jabatannya.

Penyelundupan hukum oleh aparat penegak hukum akan dicurigai adanya perilaku koruptif meski dari pengambil kebijakan tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri.

Proses perubahan status KK ke IUPK besar kemungkinan tidak bermasalah bila tidak ada penyelundupan hukum dan dilakukan secara transparan, bahkan Presiden mendapat persetujuan dari DPR.


(WIL)

Pelatih Napoli Sejajarkan Insigne dengan Messi, Neymar dan Ronaldo
Jelang Napoli vs Shakhtar Donetsk

Pelatih Napoli Sejajarkan Insigne dengan Messi, Neymar dan Ronaldo

12 hours Ago

Napoli dijadwalkan bentrok kontra Donetsk untuk memainkan matchday kelima Liga Champions 2017--…

BERITA LAINNYA
Video /