Alasan Pengacara BW Cabut Lagi Gugatan Praperadilan

Arga sumantri    •    15 Juni 2015 12:18 WIB
bambang widjojanto tersangka
Alasan Pengacara BW Cabut Lagi Gugatan Praperadilan
Pimpinan nonaktif KPK Bambang Widjojanto--Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Bambang Widjojanto (BW) kembali mencabut gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penangkapan dan penetapan tersangka dirinya oleh Bareskrim Mabes Polri. Ada beberapa alasan BW mengurungkan niatnya.

Menurut penasihat hukum BW, Abdul Fickar Hajar, berdasarkan fakta-fakta proses jalannya persidangan, serta putusan praperadilan sebelumnya, seperti kasus Novel Baswedan maupun perkara lainnya seperti praperadilan Budi Gunawan, Ilham Arief Siradjuddin, Hadi Purnomo yang digelar di PN Jakarta Selatan telah di luar nalar atau logika hukum. Bahkan kata dia, telah menyimpang dan tidak lagi berdasar.

"Mengupayakan praperadilan dalam kasus KPK vs Polri di PN Jakarta Selatan seperti sudah dalam skenario dan skema yang telah diketahui hasilnya," kata Fickar, Senin (15/6/2015).

Dia menilai, banyak putusan janggal yang dilakukan hakim di PN Jakarta Selatan. Contohnya, lanjut dia, pada kasus praperadilan Budi Gunawan dan Hadi Purnomo. "Itu seperti melampaui dalil yang diminta dan diargumentasikan (Ultra Petita)," tambahnya.

Fickar juga menyebut, hakim praperadilan telah jelas dan nyata membiarkan saksi dalam pokok perkara memberikan keterangan meskipun sudah diprotes. Bahkan menolak permohonan dengan argumentasi yang lemah dan bertentangan dengan hukum.

"Jangan-jangan praperadilan sudah jadi ajang atau arus balik gerakan antikorupsi," ungkap Fickar.

Selain itu, dia menambahkan, berdasarkan hasil eksaminasi beberapa putusan praperadilan oleh para ahli, ada kecenderungan, tidak adanya standar yang berbasis fakta dan argumentasi untuk menerima atau menolak permohonan. Ketiadaan standar itu juga menyangkut hukum acara praperadilan yang sampai saat ini belum juga dibuat oleh Mahkamah Agung (MA).

"Proses praperadilan yang tujuannya menguji proses, tetapi menjadi ajang untuk penilaian pokok perkara yang seharusnya bukan kewenangan hakim praperadilan," ujarnya.

Sebelumnya, BW mendaftarkan gugatan praperadilan pada 7 Mei 2015. Kemudian sempat mencabutnya setelah Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyatakan BW tidak terbukti melanggar kode etik saat menjalankan tugasnya sebagai advokat di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, BW mendaftarkan kembali gugatan pada 27 Mei 2015, karena Polri tetap melanjutkan perkaranya. Saat itu, bukan hanya Polri yang digugat, tapi juga Jaksa Agung, HM Prasetyo.

Hari ini, dia resmi kembali menarik gugatan praperadilan atas penangkapan dan penetapan status tersangka dirinya oleh Bareskrim Mabes Polri.


(MBM)