Perizinan Lahan & Pasokan Listrik Jadi Kendala Utama Investor

Husen Miftahudin    •    15 Juni 2015 12:58 WIB
investasi
Perizinan Lahan & Pasokan Listrik Jadi Kendala Utama Investor
Kepala BKPM Franky Sibarani (MI/ROMMY PUJIANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi telah mencapai sekitar 52 persen dari delapan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau sebesar Rp26,2 triliun dari Rp50,7 triliun. Meskipun begitu, tetap saja terdapat hambatan-hambatan yang menjegal para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyebut, kendala yang utama adalah soal kepastian pasokan energi listrik dan perizinan terkait lahan dan tata ruang. Selain itu, perizinan daerah dan duplikasi peraturan perizinan antara satu ketentuan perundang-undangan dengan lainnya juga masih menjadi kendala investor enggan berinvestasi.

"Kami melakukan sampling terhadap 100 proyek investasi yang sedang memasuki masa konstruksi dengan mengunjungi delapan perusahaan PMA di Banten dan Jawa Tengah. Dari situ, kami mendapat keluhan soal perizinan lahan dan pasokan listrik," ungkap Franky, dalam konferensi pers hasil kunjungan delapan proyek investasi, di Kantor BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2015).

Beberapa masalah tersebut antara lain kepastian pasokan listrik dari PLN yang dihadapi oleh PT Cemindo Gemilang yang mengerjakan proyek pabrik semen di Lebak, Banten serta PT Rayon Utama Makmur yang sedang mengerjakan proyek serat rayon bahan baku benang di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Sementara persoalan perizinan terkait lahan dan tata ruang, lanjut dia, seperti dialami oleh PT Kukdong Apparel Batang yang merupakan PMA asal Korea Selatan. Kukdong Aparel Batang membutuhkan lahan yang cukup luas untuk ekstensifikasi pabrik tekstil yang ada di Jawa Tengah.

"Selain itu, PT Cemindo Gemilang (CG) terkendala pasokan listrik dan jika tersedia, maka PMA Singapura ini sudah bisa produksi perdana pada akhir Agustus atau awal September tahun ini," ujar Franky.

Melihat kondisi tersebut, BKPM menjanjikan untuk segera berkoordinasi dengan PLN dan kementerian serta lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan investasi. Hal ini agar masalah tersebut tak menghambat proses realisasi investasi yang potensinya mampu menggerakkan perekonomian nasional.

"Jika kedelapan proyek tersebut cepat selesai dan berjalan, maka akan ada tambahan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 10 ribu orang, ekspor produk USD800 juta per tahun, penghematan devisa atau subtitusi impor senilai USD810 juta per tahun dan tambahan pembangkit listrik sebesar 986 mega watt (mw) di mana 662 mw untuk kepentingan umum dan 324 mw untuk keperluan sendiri," pungkas Franky.


(ABD)


Video /