Kepala BKPM: PTSP Daerah Harus Contoh Inovasi PTSP Surakarta & Sragen

Husen Miftahudin    •    15 Juni 2015 13:04 WIB
bkpm
Kepala BKPM: PTSP Daerah Harus Contoh Inovasi PTSP Surakarta & Sragen
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani (MI/ARYA MANGGALA)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengaku terpukau dengan inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan oleh Surakarta dan Sragen. Menurut dia, inovasi yang dilakukan kedua PTSP daerah tersebut dapat direplikasi oleh PTSP daerah lainnya di Indonesia.

"BKPM mengharapkan pembentukan PTSP di seluruh Indonesia sudah selesai akhir tahun ini. Selain itu, untuk meningkatkan dampak perbaikan layanan perizinan investasi, BKPM berencana buat percontohan untuk integrasi pusat dan daerah wilayah-wilayah yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," ujar Franky, dalam konferensi pers hasil kunjungan delapan proyek investasi, di Kantor BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2015).

Dalam kunjungan ke PTSP Surakarta, Franky mencatat inovasi layanan informasi dengan media elektronik yang ditempatkan di Kantor PTSP dan dapat diakses oleh investor untuk mengetahui informasi mengenai jenis-jenis pelayanan perizinan tanpa perlu melakukan konsultasi langsung kepada petugas front office.

Inovasi lainnya, sebut dia, adalah terintegrasinya proses pelayanan publik yang lain seperti kartu kesehatan dan pendidikan dengan kantor PTSP Surakarta, sehingga masyarakat dapat melakukan pengurusan kartu tersebut di satu tempat saja.

"PTSP Surakarta juga memiliki fungsi pelayanan perizinan yang telah menyatu dengan fungsi penanaman modal. Hingga saat ini PTSP Surakarta telah melayani 56 jenis perizinan dan dua jenis non perizinan. Diperkirakan dapat melayani 100-125 orang dalam sehari," ungkap Franky.

Sedangkan Surakarta, papar dia, melalui Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) telah memberikan layanan perizinan dengan proses selesai satu hari. Selain itu, BPTPM Kabupaten Sragen juga membentuk Unit Pelayanan Terpadu Pengentasan Kemiskinan yang mengelola dan melayani bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

"Perbaikan layanan perizinan di BPTPM Sragen telah berdampak nyata terhadap kenaikan investasi. Pada 2013, BPTPM Sragen mengeluarkan Izin Prinzip Investasi dengan rencana investasi sebanyak Rp635 miliar, di 2014 meningkat menjadi Rp1,5 triliun. Sedangkan hingga Juni 2015 ini, telah mencapai sebesar Rp1,2 triliun. Ini yang perlu direplikasi oleh daerah lain di Indonesia," pungkas Franky.



(ABD)


Video /