Dana Aspirasi Menunjukan Pengawasan DPR Tidak Beres

Achmad Zulfikar Fazli    •    15 Juni 2015 16:14 WIB
dpr
Dana Aspirasi Menunjukan Pengawasan DPR Tidak Beres
Koordinator Indonesia Parliament Center (IPC) Ahmad Hanafi (Batik coklat).

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia Parliamentarty Center (IPC) menentang keras usulan dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota. Sebab, tidak seluruh daerah memiliki permasalahan yang sama.
 
Peneliti IPC, Ahmad Hanafi mengatakan, dana aspirasi akan menimbulkan kesenjangan pembangunan di daerah. "Mereka bilang untuk pemerataan pembangunan. Kalau kita hitung (kebutuhan) di Jawa sama di luar Jawa jauh sekali," kata Hanafi dalam penolakan usulan dana aspirasi, di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2015).
 
Usulan dana aspirasi membuktikan proses reses dan pengawasan yang dilakukan dewan tidak berjalan baik. "Dana aspirasi menunjukan mekanisme reses dan pengawasannya tidak benar. Berapa dana yang mereka peroleh saat reses itu belum jelas," ujarnya.
 
Ia menilai, dana aspirasi membuat potensi korupsi semakin besar. "DPR belum transparan jadi potensi korupsi menjadi lebih luar biasa," tegasnya.
 
Seperti diketahui, alokasi dana aspirasi dalam APBN adalah mandat UU 17 Tahun 2014 pasal 80 huruf J yang menyatakan hak dan kewajiban anggota dewan adalah mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.
 
Anggaran akan dimasukkan dalam APBN dan disalurkan melalui APBD. Nilai dananya disesuaikan kebutuhan pembangunan di daerah pemilihan anggota DPR terpilih.
 


(FZN)