Agar Efektif, Ambil Jatah Raskin Diusulkan Pakai Voucher

Suci Sedya Utami    •    16 Juni 2015 17:23 WIB
raskin
Agar Efektif, Ambil Jatah Raskin Diusulkan Pakai <i>Voucher</i>
Ilustrasi beras -- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan agar pembagian beras miskin (raskin) yang dikomandoi Badan Urusan Logistik (Bulog) kedepannya menggunakan sistem voucher atau kartu.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askoloni. Ide itu, kata dia, muncul lantaran selama ini pembagian raskin oleh Bulog tidak tepat sasaran. Bulog tidak mendistribusikan langsung ke masyarakat, Bulog memberikannya ke titik serah yakni Pemda, di mana Pemda memberikanya secara merata tanpa pandang siapa yang berhak mendapatkan jatah raskin. Akibatnya, raskin yang sampai ke masyarakat miskin besarannya berkurang karena warga yang berada pun ikut kecipratan raskin.

"Selama ini Pemda bagi rata, dalam satu kampung orang kaya yang dekat dengan orang miskin pun ikut dapat. Seharusnya masyarakat miskin itu dapat jatah raskin 15 kilogram (kg), ini jadi lima kg," ujar Askolani dalam bincang bersama wartawan di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2015).

Namun berbeda jika menggunakan sistem voucher, tidak semuanya dibagikan, sehingga yang tidak memiliki hak raskin tidak akan mendapat jatah yang diberikan. Lebih dari pada itu, dengan voucher maka lebih efisien. "Kalau pakai sistem voucher, orangnya jelas, besarannya jelas, bisa dapat sesuai dengan target. Itu jelas akan lebih efektifkan raskin," terang dia.

Lebih lanjut, selama ini misalnya Bulog membeli beras ke petani dengan harga Rp6.000 per kg dan dijual ke masyarakat dengan harga Rp1.600 per kg. Namun, biasanya jika sudah sampai di Pemda ada biaya-biaya tambahan seperti biaya angkut atau panggul untuk kuli dan lain sebagainya. Jika Pemda tersebut mau menggunakan APBD untuk tambahan biaya tersebut, maka harga yang sampai ke masyarakat tetap Rp1.600 per kg, namun kalau tidak maka menjadi tanggungan masyarakat.

"Namun kalau enggak ya dibebankan ke masyarakat akibatnya harga yang harus dibayar masyarakat jadi Rp1.800 per kg misalnya. Ini yang terjadi di lapangan dan jadi temuan KPK," pungkasnya.


(AHL)


Video /