Johan Budi: Revisi UU Melemahkan Jika Mereduksi Kewenangan KPK

Achmad Zulfikar Fazli    •    18 Juni 2015 12:17 WIB
revisi uu kpk
Johan Budi: Revisi UU Melemahkan Jika Mereduksi Kewenangan KPK
Johan Budi. Foto: Susanto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Plt Pimpinan KPK Johan Budi SP menilai revisi UU jelas melemahkan jika tujuannya mengurangi kewenangan KPK. Dan, Johan menilai, ada indikasi pengurangan otoritas KPK dalam beberapa hal. Misalnya, kewenangan menyadap dan menuntut.   

"Saya kira kalau revisi UU KPK tujuannya mereduksi kewenangan KPK, kewenangan tuntutan, dan penyadapan, itu bukan untuk perkuat KPK, tapi sebaliknya akan melemahkan kalau itu direduksi," kata Johan Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Johna mengaku, dari informasi yang diterimanya, revisi UU KPK menyentuh soal kewenangan penuntutan KPK dan penyadapan. Penuntutan dalam usulan revisi UU KPK harus dikoordinasikan dengan kejaksaan dan tak ada lagi penayadapan dalam tahap penyelidikan.

Dalam UU KPK saat ini, KPK sepenuhnya memiliki wewenang menuntut tanpa harus berkoordinasi dengan lembaga manapun. KPK juga punya kuasa untuk menyadap sejak kasus dalam tahap penyelidikan.  

"Kalau itu tujuannya, ya lebih baik UU KPK jangan direvisi dulu. Tidak setuju kalau revisinya seperti itu," tegas dia.

Johan juga tidak sepakat dengan pemikiran Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang mengusulkan agar KPK bisa menerbitkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3). Menurut Johan, tidak bisa menghentikan kasus adalah filosofi berdirinya lembaga pemberantas korupsi itu.  

"Karena adanya semangat bahwa penanganan perkara itu jangan jadi semacam ATM bagi yang berperkara. Karena itu KPK sebagai penegak hukum yang bertugas khusus berantas korupsi diberi kewenangan khusus tidak bisa memberi SP3. Ada sejarahnya. Sehingga, KPK harus berhati-hati dalam memutuskan atau menetapkan seseorang jadi tersangka. Setelah itu di KPK proses penyidikan sangat lama, kenapa? Karena KPK tidak bisa SP3. Saya kira kewenangan tidak punya SP3 itu harus dipertahankan," jelas dia.

Johan pun mengaku selama ini belum pernah diajak bicara mengenai revisi UU KPK ini. "Kami tidak diajak bicara. Memang domain merivisi UU itu ada di DPR dan pemerintah. Tapi tidak ada salahnya menurut saya, selaku user, KPK itu dimintai pendapat paling tidak," tandas dia.

Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2015. Ini merupakan hasil rapat antara Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Yasonna menilai RUU KPK perlu dimasukan dalam Prolegnas prioritas 2015 lantaran aturan dapat menimbulkan masalah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dia menitikberatkan pada kewenangan penyadapan milik KPK.

"Perlu dilakukan peninjauan kembali seperti penyadapan yang tidak melanggar HAM, dibentuk dewan pengawas, pelaksanaan tugas pimpinan, dan sistem kolektif kolegial," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 16 Juni 2015 kemarin.


(KRI)