Usut Kasus e-KTP, KPK Panggil Bekas Wadir PT Pos Indonesia

Yogi Bayu Aji    •    18 Juni 2015 12:31 WIB
korupsi e-ktp
Usut Kasus e-KTP, KPK Panggil Bekas Wadir PT Pos Indonesia
KPK. Foto: Panca Syurkani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Bekas Wakil Direktur Utama (Dirut) sekaligus Direktur Keuangan PT Pos Indonesia Sukamto Padmosukarso dipanggil KPK. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP).

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (18/6/2015).

Belum diketahui pasti peran Sukamto dalam kasus ini. Namun, Priharsa memastikan, KPK punya alasan untuk memanggil dia. "Penyidik memanggil yang bersangkutan karena keterangannya dibutuhkan," tekan dia.

Selain Sukamto, KPK memanggil tiga saksi lain. Mereka adalah karyawan PT Hargen Henri Gunawan, karyawan PT Nusantara Jaya Teknologi Anthony Santosa, dan dosen tetap Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) Munawar Ahmad.

"Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi tersangka S," tambah Priharsa.

Diduga, para saksi itu dimintai keterangan berkaitan dengan pengadaan teknologi informasi dalam proyek senilai Rp6 triliun yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,12 triliun ini. Dalam catatan KPK, proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan dalam kontrak tender dengan yang ada di lapangan.

Tender proyek e-KTP ini diketahui dimenangkan konsorsium Perum Percetakan Negara RI (PNRI). Konsorium ini terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Sucofindo, PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Artha Putra. Dalam kontrak tender, konsorsium menjanjikan iris technology (pemindai mata), tapi dalam pelaksanaan menggunakan finger print (sidik jari).

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka pada 22 April 2014. Dia merupakan pejabat pembuat komitmen proyek tersebut.

Sugiharto dikenai Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.


(KRI)


Vietnam Juara Piala AFF 2018

Vietnam Juara Piala AFF 2018

1 day Ago

Vietnam sukses menekuk Malaysia 1-0 di lek kedua Final Piala AFF 2018. Hasil ini memastikan Vie…

BERITA LAINNYA
Video /