Tiga Kali Kalah Praperadilan, KPK Curhat ke DPR

Achmad Zulfikar Fazli    •    18 Juni 2015 14:28 WIB
praperadilan
Tiga Kali Kalah Praperadilan, KPK <i>Curhat</i> ke DPR
Masyarakat menandatangani spanduk dukungan pada aksi Save KPK yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Cinta KPK untuk Polri Bersih di Jalan Jenderal Sudirman. (Foto: MI/Panca)

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menceritakan keluh kesahnya menghadapi gelombang praperadilan selama 2015.
 
"Kami mendapatkan 15 permohonan praperadilan. Kalau dilihat-lihat secara kuantitas tidak jelek-jelek amat karena hanya tiga yang dikabulkan, 12 lainnya ditolak," kata Plt Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki dalam RDP di Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015).
 
Ia mengeluhkan adanya perbedaan putusan hakim dalam menerima gugatan permohonan praperadilan kasus korupsi. Sehingga, KPK harus memutar otak menghadapi gelombang praperadilan tersebut.
 
Pertama, saat kasus Komjen Pol Budi Gunawan yang dimohonkan adalah status Budi Gunawan ketika melakukan tindak pidana korupsi. Namun, hakim memutuskan Budi Gunawan saat itu masih kepala biro SDM (eselon II), bukan pejabat hukum tapi.
 
"Karena bukan penyelenggara negara jadi bukan kewenangan KPK. Kewenangan KPK adalah penyelenggara negara," kata dia.
 
Kedua, kasus praperadilan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief. Dalam kasus ini, hakim mempermasalahkan alat bukti yang diberikan KPK. Ruki mengaku sangsi dengan proses praperadilan. Sebab, praperadilan bukan tempatnya membuktikan keabsahan alat bukti.
 
"Kami sudah memberikan bukti bentuk foto kopi tapi dianggap tak bisa. Kalau praperadilan sudah menguji alat bukti, buat apa ada pengadilan berikutnya. Kami kurang simpatik," katanya.
 
Terakhir, kasus mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Hakim mempermasalahkan adanya penyelidik dan penyidik di luar Polri. Padahal, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah mengatur bahwa KPK mempunyai kekhususan dan dapat mengangkat penyidik sendiri yang telah menangani sejumlah kasus sejak 2005.
 
"Lantas dimana lex specialisnya? Kalau berdasarkan KUHAP memang benar, tapi berdasarkan UU Nomor 30 (tahun 2002 tentang KPK) diatur itu," tegas dia.
 
Kendati demikian, mantan Ketua KPK jilid I ini enggan mengaku kalah dalam sidang praperadilan. Karena telah berusaha melakukan upaya hukum lainnya. "Kami tidak kalah, kami tetap melakukan banding," tandas dia.
 


(FZN)


Nostalgia Kiper Klub Liga Inggris di Piala AFF 2018
Piala AFF 2018

Nostalgia Kiper Klub Liga Inggris di Piala AFF 2018

13 minutes Ago

Kembalinya Etheridge ke Piala AFF ditandai dengan hasil positif. Filipina berhasil meraih kemen…

BERITA LAINNYA
Video /