Ruhut Sitompul: Bukan UU KPK, Mestinya UU Polri yang Direvisi

Achmad Zulfikar Fazli    •    18 Juni 2015 15:27 WIB
revisi uu kpk
Ruhut Sitompul: Bukan UU KPK, Mestinya UU Polri yang Direvisi
Ruhut Sitompul. Foto: Puspa Perwitasari/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengkritisi wacana revisi Undang-undang KPK. Revisi yang mereduksi kewenangan KPK, kata dia, justru akan melemahkan lembaga antikorupsi itu.  

Menurut politikus Partai Demokrat itu, DPR tak perlu membatasi kewenangan KPK, terutama dalam hal penyadapan. "UU KPK ini sudah sangat baik. Penyadapan harus tetap ada, jangan kita ganggu KPK," ujar Ruhut dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Rapat dengar pendapat dihadiri oleh lima pimpinan KPK.

Ia khawatir jika kewenangan KPK dibatasi, terutama dalam hal penyadapan, bakal membuat korupsi semakin merajalela. Bahkan efek paling parahnya, mereka bisa lepas dari jeratan hukum.

"Kalau penyadapan ini diatur-atur dengan izin dulu ke pengadilan, pada lari semua rampok-rampok dan pencuri aset-aset ini," kata dia.

Ruhut menilai DPR lebih baik merevisi UU Polri dan UU Kejaksaan, agar memiliki kewenangan yang sama dengan KPK.

"Yang perlu direvisi itu, UU Polri dan UU Kejaksaan, biar bisa menyadap juga dan tidak bisa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)," tegas dia.
 
Dia menegaskan taji tajam KPK masih dibutuhkan untuk menindak para koruptor yang masih merajalela di Indonesia. Selain juga untuk mencegah perilaku korup aparatur negara.

"Masih banyak yang belum terungkap masalah korupsi ini. Saya rasa harus memperjuangkan KPK dengan anggaran yang sudah disiapkan ini. Kita lupakan saja Abraham Samad dan Bambang Widjajanto. Kita masih perlu KPK ini. Bapak-bapak ini pahlawan dalam pencegahan kasus korupsi," tandas dia.


(KRI)