Desmon Mahesa: Revisi UU KPK Kesepakatan DPR dan Menkumham

Achmad Zulfikar Fazli    •    20 Juni 2015 02:42 WIB
dpr
Desmon Mahesa: Revisi UU KPK Kesepakatan DPR dan Menkumham
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa--MI/M Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmon Mahesa mengatakan wacana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pertama kali muncul bukan atas keinginan DPR ataupun pemerintah. Namun, wacana ini muncul dari hasil kesepakatan dalam pertemuan antara DPR dan Menkumham Yasonna H Laoly beberapa waktu lalu.

Sebab, Komisi III dan Menkumham khawatir dengan kondisi KPK yang telah tiga kali mengalami kekalahan dalam sidang gugatan praperadilan, yakni gugatan dari Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan, bekas Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan bekas Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajudin.

"Ini ada persoalan UU, nah dari itu disinggung persoalan KPK, penegakan hukum yang hari ini kalah terus (praperadilan), bagaiamana kedepan merevisi. Itu kesepakatan, kesimpulan rapat, menkumhan dan DPR sama-sama tindaklanjuti itu," kata Desmon dalam sambungan telepon, di Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Terkait adanya penolakan dari Presiden Joko Widodo untuk merevisi UU KPK, Desmon menanggapinya dengan santai. "Biasa saja, enggak ada yangg luar biasa. Kalau sekarang ditolak gapapa, draf saja belum ada ko,"ujar dia.

Namun, politikus Partai Gerindra ini justru mempertanyakan sikap Joko Widodo yang menolak revisi ini. Sebab, kata dia, awal mulanya muncul KPK lantaran ketidakberesan sistem pemberantasan korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan.

"Sekarang bisa enggak era jokowi perbaiki Polri, KPK, tapi kalau seolah-olah penghentian ini karena pro pemberantasan korupsi ini pertanyaan besar, karena faktanya ada persoalan di KPK, penetapan orang jadi tersangka dan lain-lain," tandas dia.

Sebelumnya, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2015. Ini merupakan hasil rapat antara Badan Legislasi DPR dab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Yasonna menilai RUU KPK perlu dimasukan dalam prolegnas prioritas 2015 lantaran aturan dapat menimbulkan masalah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dia menitikberatkan pada kewenangan penyadapan milik KPK.

"Perlu dilakukan peninjauan kembali seperti penyadapan yang tidak melanggar HAM, dibentuk dewan pengawas, pelaksanaan tugas pimpinan, dan sistem kolektif kolegial," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 16 Juni 2015.

Pascapenolakan ini, Teten Masduki, Anggota Tim Komunikasi Presiden, menyebut, Mensesneg Pratikno dan Menkumham Yasonna Laoly akan mengurus administrasi pengeluaran revisi UU KPK dari prolegnas 2015. Polemik pelemahan pun diharapkan mereda.

"Tidak ada alasan untuk merevisi, karena memperkuat KPK itu sekarang justru penting. Revisi itu akan memperlemah," ucapnya. 


(AZF)

Ronaldo: Real Madrid Tidak Takut PSG
Liga Champions 2017--2018

Ronaldo: Real Madrid Tidak Takut PSG

1 day Ago

Cristiano Ronaldo menegaskan dia dan rekan setimnya tidak takut jika harus berhadapan dengan Pa…

BERITA LAINNYA
Video /