Misbakhun Klaim Rp20 M per Anggota DPR untuk Rakyat

M Rodhi Aulia    •    20 Juni 2015 13:48 WIB
dpr
Misbakhun Klaim Rp20 M per Anggota DPR untuk Rakyat
Misbakhun menjadi pembicara dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 18 Juni 2015. Antara Foto/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPR dari Fraksi Golkar M. Misbakhun mengatakan Panja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) memikirkan potensi kesenjangan di daerah pascapencairan dana aspirasi. Pihaknya menetapkan indikator netralitas kesenjangan.

"Kami juga bicara indeks netralitas kesenjangan. Bagaimana misalkan, di Papua dengan anggota 10 orang untuk 29 kabupaten/kota. Itu pun kami pikirkan," kata Misbakhun dalam diskusi di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).

Sebelumnya, Fraksi NasDem menolak dana aspirasi lantaran pembagiannya tidak merata. Logikanya adalah jika dana dibagi per anggota, dan jumlah anggota di setiap dapil beragam, maka akan menciptakan kesenjangan.

Misbakhun menegaskan, Panja UP2DP sejatinya dibentuk sebagai penguatan representasi anggota DPR di daerah. Di antaranya melalui plafon anggaran sebesar Rp20 miliar per anggota. Namun, anggaran ini dibantah Misbakhun, sebagai dana aspirasi.

"Saya perlu klarifikasi, tidak ada dana aspirasi itu. Yang berkembang di DPR itu tim mekanisme UP2DP dalam rangka sebuah upaya penguatan keterwakilan DPR di konstituen masing-masing," tukas dia.

Misbakhun menambahkan, UP2DP dan anggaran Rp20 miliar itu merujuk pada Pasal 78 dan 80 UU MD3. Kata dia, anggota DPR tidak sama sekali memegang anggaran secara langsung. Tapi anggaran itu dimasukkan lewat dana alokasi khusus (DAK).

"Jadi UP2DP mekanismenya adalah anggota DPR terima proposal dari masyarakat, kemudian direkap disampaikan ke fraksi dan rapat paripurna. Kemudian ke Setjen DPR untuk diserahkan ke pemerintah. Selebihnya APBN biasa (lewat DAK)," terang dia.

Misbakhun menjamin, pencairan anggaran tidak akan tumpang tindih karena sudah berdasarkan peraturan yang berlaku. Pihaknya sudah berdiskusi dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu terkait juklak dan juknis yang sepenuhnya kewenangan pemerintah.

"Yang disiapkan DPR itu, tata cara pengajuan proposal tersebut, mekanisme rapatnya, dan menyerahkan itu ke pemerintah. Tidak ada istilah DPR ambil alih kewenangan pemerintah. Tidak ada istilah DPR punya anggaran sendiri, dan eksekusi anggaran lainnya," kata dia.

"Saya ingatkan Rp20 miliar kami gunakan untuk rakyat. Tidak ada uang besar, tidak ada uang kecil, kalau untuk rakyat," imbuh dia.


(TRK)

Hadapi Qarabag, Chelsea Darurat Penyerang
Jelang Qarabag vs Chelsea

Hadapi Qarabag, Chelsea Darurat Penyerang

1 hour Ago

Chelsea tak akan bisa memainkan empat pemain saat bertamu ke Baku Olympic Stadium, markas Qarab…

BERITA LAINNYA
Video /