Ketika Menteri dan Ketum Parpol Ditanya Perihal Reshuffle

M Rodhi Aulia    •    21 Juni 2015 03:21 WIB
reshuffle kabinet
Ketika Menteri dan Ketum Parpol Ditanya Perihal <i>Reshuffle</i>
Pelantikan Menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, 27 Oktober 2014. Foto: Dokumentasi Setpres.

Metrotvnews.com, Jakarta: Isu perombakan kabinet mungkin membuat para menteri tidak fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembantu presiden. Tak hanya menteri, pertanyaan perihal reshuffle juga dialamatkan kepada pimpinan partai politik pengusung Jokowi-JK.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno misalnya, seolah lelah ditanyai seputar reshuffle kabinet, Tedjo memilih bungkam. Namun, karena terus didesak, Tedjo pun sesekali menjawab pertanyaan itu dengan singkat.

"Tidak tahu saya. Terserah Pak Presiden saja," kata Menteri Tedjo singkat di sela-sela buka bersama, di Kantor DPP Partai NasDem, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu pun pasrah saat ditanyakan kerelaannya jika diminta Presiden Joko Widodo untuk menanggalkan posisi Menkopolhukam. Tedjo kembali mengeluarkan jawaban yang sama, "Tidak tahu saya," kata dia.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy pun mengatakan hal yang sama. Rommy mengaku tak pernah mendengar isu reshuffle dari Presiden Jokowi.

"Sampai saat ini belum ada informasi apapun dari Presiden soal hal tersebut (reshuffle)," kata dia.

Senada dengan itu, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto pun mengaku belum mendapatkan kabar akan adanya perombakan. Kata dia, awak media lebih tahu terkait apa yang sedang ditanyakan. "Tuh, anda lebih tahu dari saya," ungkap dia.

Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso berdalih hal yang sama. Tak ada selentingan kabar yang dapat dipertanggungjawabkan, terkait isu reshuffle. Kendati riuh di berbagai pemberitaan.

Beberapa waktu yang lalu, untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo tiba-tiba meminta menterinya membuat laporan. Yaitu, tentang kinerja periode Oktober 2014 hingga Mei 2015 dan rencana kerja enam bulan ke depan. Laporan itu, tak boleh lebih dari dua halaman.

Permintaan tak biasa sang Presiden ini, ditafsirkan sejumlah pihak sebagai bentuk keinginan presiden mengevaluasi kabinetnya. Rencana enam bulan ke depan yang dimintakan, sebagai uji konsistensi dan pemahaman para menteri terkait visi Presiden lima tahun mendatang.



(DRI)

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16
Timnas U-16

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16

3 days Ago

Terhitung dari 17 kali penyelenggaraan yang sudah berlangsung. Indonesia hanya mampu lolos ke p…

BERITA LAINNYA
Video /