Ical Tak Setuju KPK Lakukan Penyadapan

Wanda Indana    •    21 Juni 2015 22:50 WIB
revisi uu kpk
Ical Tak Setuju KPK Lakukan Penyadapan
Ketua Umum Golkar Munas Bali ABurizal Bakrie. (Foto: Metrotvnews.com/Wanda Indana)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie menyetujui revisi UU KPK. Terutama revisi terkait pemberian wewenang kepada KPK dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Pria yang akrab disapa Ical ini mengatakan, KPK tetap harus memiliki kewenangan SP3. Hal itu, kata dia, untuk membatasi kekuasaan KPK. Menurut Ical, revisi itu justru untuk memperkuat KPK bukan melemahkan.

"Saya kira penguatan, dengan cara bagaimana dia menjadi lebih baik. ‎Tidak boleh ada orang berkuasa tidak punya batas, harus ada batasan. Masak KPK tidak ada SP3-nya, enggak bisa dong, semua orang belum tentu bersalah kalau belum diputuskan bersalah," ujar Ical, dalam acara buka puasa bersama petinggi KMP di Ballroom lantai 2 Shangri La Hotel, Jakarta, Minggu (21/6/2015) malam.

Selain itu, Ical juga setuju wewenang KPK dibatasi dalam proses penyadapan.

"Penyadapan juga tidak boleh, misalnya kamu pacaran, disadap mau gak? gak mau kan," imbuh dia.

Tekait wewenang menerbitkan SP3 ini, KPK juga belum satu suara. Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menyetujui revisi UU selama tidak melemahkan KPK. Salah satu yang perlu dimasukan, kata dia, soal kewenangan KPK untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Menurut dia, hal ini mungkin dilakukan dengan penguatan terhadap penasihat KPK. Dia menjelaskan ini sesuai dengan konsep awal lembaga antikorupsi.

"Dulu dalam konsep awal UU tentang KPK, pimpinan KPK tidak boleh menghentikan penyidikan. Dalam hal demi hukum terpaksa juga harus dihentikan maka harus dengan seizin penasihat KPK, tentu dengan prosedur khusus," kata Ruki, Rabu 17 Juni lalu.

Sementara itu, Plt Pimpinan KPK Johan Budi SP tak sepakat dengan pemikiran Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki yang mengusulkan agar KPK bisa menerbitkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3). Menurut Johan, tak bisa menghentikan kasus adalah filosofi berdirinya lembaga pemberantas korupsi itu.  

"Karena adanya semangat bahwa penanganan perkara itu jangan jadi semacam ATM bagi yang berperkara. Karena itu KPK sebagai penegak hukum yang bertugas khusus berantas korupsi diberi kewenangan khusus tidak bisa memberi SP3. Ada sejarahnya. Sehingga, KPK harus berhati-hati dalam memutuskan atau menetapkan seseorang jadi tersangka. Setelah itu di KPK proses penyidikan sangat lama, kenapa? Karena KPK tidak bisa SP3. Saya kira kewenangan tidak punya SP3 itu harus dipertahankan," jelas dia.


(MEL)

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%
Jelang Chelsea vs Barcelona

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%

1 day Ago

Pelatih Chelsea Antonio Conte tidak memungkiri bahwa laga melawan Barcelona akan jadi laga yang…

BERITA LAINNYA
Video /