Bersinergi Melawan Kebebalan Korupsi

   •    22 Juni 2015 06:18 WIB
korupsi
Bersinergi Melawan Kebebalan Korupsi

LAGI-LAGI anggota DPRD dan pejabat daerah ditangkap karena dugaan suap. Lagi-lagi pula publik dibuat geleng-geleng kepala tak percaya, bagaimana mungkin pejabat dan anggota dewan berkomplot untuk aksi yang tak menghiraukan akal sehat. Mereka seperti tengah mengekalkan kebebalan kejahatan.

Begitulah ketika Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyu Asin (Muba), Sumatra Selatan, Syamsudin Fei, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Muba Bambang Karyanto, anggota DPRD Muba Fraksi Gerindra Adam Munandar, dan Kepala Bappeda Kabupaten Muba Faisyar ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (19/6) malam.

Mereka ditangkap saat bertransaksi yang diduga suap-menyuap terkait dengan pembahasan APBD Perubahan Muba 2015. KPK juga menyita barang bukti uang sekitar Rp2,56 miliar dalam operasi tangkap tangan tersebut. Aksi korupsi yang tiada henti dilakukan para pejabat kita itu menunjukkan di kalangan para pemilik kekuasaan telah terjangkit gejala patologi sosial.

Ia penyakit yang amat kronis, yang hanya bisa dikurangi endeminya jika diobati dengan dosis paling tinggi. Perilaku itu mengirim pesan penting, amat penting, kepada siapa pun di Republik ini bahwa efek jera dari hukuman atas tindak pidana korupsi teramat jauh panggang dari api. Pandangan umum yang melihat solusi terhadap korupsi ada pada sistem pengawasan dan mekanisme akuntabilitas memang benar, tapi tidak cukup memadai.

Resep-resep kultural melalui sanksi sosial, pendidikan, serta perubahan cara pandang tentang jabatan tidak kalah penting. Pandangan publik dan pejabat itu tentang Republik mesti dikembalikan kepada rohnya. Roh itu ialah negeri ini merupakan kumpulan masyarakat santun yang berkomitmen pada kehidupan politik yang berperadaban, berlandaskan hukum, serta berorientasi pada kemaslahatan umum.

Karena itu, setidaknya ada dua agenda besar yang harus dilakukan terkait dengan pemasyarakatan efek jera terhadap korupsi. Pertama, memperkuat seluruh lembaga penegak hukum, mulai KPK, kejaksaan, hingga kepolisian, agar ketiganya kompak memerangi korupsi. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK selama ini memang menghadirkan efek kejut, tapi belum efek jera.

Jika dilihat dari besarnya eskalasi perilaku korup di negeri ini, mustahil membiarkan KPK bekerja sendirian. Oleh karena itu, kepolisian dan kejaksaan mutlak dilibatkan dan masuk dalam desain besar pelaku pemberantasan korupsi. Agenda berikutnya ialah memperbaiki mekanisme pencegahan. Adagium mencegah lebih baik daripada mengobati masih amat relevan untuk digunakan dalam perang besar melawan korupsi.

Bagaimanapun, KPK dan penegak hukum lainnya harus sangat serius menyusun cetak biru dan menggerakkan pencegahan korupsi di berbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks itulah, sebetulnya, revisi Undang-Undang KPK bisa dijadikan sebagai pintu masuk untuk memperkuat fungsi KPK. Revisi itu memang juga bisa dijadikan kuda tunggangan bagi elite tertentu untuk melemahkan KPK.

Namun, bila semua pihak mengawasi proses revisi UU tersebut, maksud jahat itu bisa dieliminasi. Namun, apa boleh buat, Presiden Joko Widodo sudah menarik usul menjadikan revisi UU KPK itu sebagai prioritas program legislasi nasional. Karena itulah, upaya penguatan terhadap pemberantasan korupsi harus lebih giat dilakukan dengan dosis tekanan dari publik yang diperkuat pula. Sinergi semua pihak itu, jika benar-benar dilakukan, mestinya mampu menghancurkan persekongkolan jahat para pengkhianat bangsa ini.


Valverde tak Yakin Fan Barcelona Mencintai Dirinya
Barcelona 2017--2018

Valverde tak Yakin Fan Barcelona Mencintai Dirinya

3 hours Ago

Ernesto Valverde enggan jemawa dengan start positif Barcelona musim ini.…

BERITA LAINNYA
Video /