Komisi II dan KPU Bakal Bahas Nasib Pilkada Hari Ini

Surya Perkasa    •    22 Juni 2015 07:24 WIB
pilkada serentakdpr ads
Komisi II dan KPU Bakal Bahas Nasib Pilkada Hari Ini
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy. (Foto: MI/M. Irfan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat ini akan membahas nasib Pilkada Serentak 2015 dan meminta penjelasan KPU soal ketidakpatuhan anggaran dari hasil Audit BPK.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan rapat hari ini terbagi kepada dua bagian. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rakyat Kerja (Raker) dengan lembaga penyelenggara pemilu.

"RDP pada pagi hari membahas tentang laporan BPK terkait penyimpangan APBN tahun 2014 sebesar Rp334 miliar. Sedang Raker pada sore harinya terkait pagu Indikatif RAPBN tahun 2016," jelas Lukman, Jumat 19 Juni 2015.

RDP terkait dengan laporan BPK terhadap KPU ini merupakan hasil rapat internal Komisi 2 pada tanggal 10 Juni lalu. Munculnya hasil audit yang mengkhawatirkan ini mendorong Komisi II untuk melakukan pendalaman dengan mitra kerjanya.

Walau demikian, politikus PKB ini memastikan Pilkada tidak akan terganggu dengan keluarnya hasil audit BPK tersebut. RDP dengan KPU terkait hasil audit BPK ini tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu agenda KPU untuk mensukseskan Pilkada serentak desember nanti," tegas dia.

Berbeda dengan pernyataan Lukman, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak dapat terancam diundur setelah BPK memaparkan hasil auditnya.

"Iya kalau hasil audit BPK itu KPU bermasalah gimana? Tapi itu (hasil Audit) belum kita simpulkan. Anggaran Pilkada itu besar lho," kata politikus Golkar ini, Jumat 19 Juni 2015.

Memang hasil audit yang dilakukan BPK baru berupa hasil telaah penyelenggaraan Pileg dan Pilpres tahun lalu. Namun dari anggaran yang digunakan KPU ini muncul angka ketidakpatuhan yang mencapai Rp334 miliar yang dikhawatirkan juga akan terjadi di Pilkada serentak Desember 2015 ini.

Muncul wacana untuk melakukan pergantian komisioner KPU karena hasil laporan BPK tersebut. Dewan juga menyebut Pilkada serentak bisa diundur karena perkara ini.

Beberapa partai, seperti NasDem dan PKB, menyatakan tidak sepakat KPU 'diacak-acak' karena audit anggaran bermasalah di pilkada dan Pileg 2014. Mereka mengatakan Pilkada seharusnya tidak boleh diundur atau terganggu karena anggaran Pileg dan Pilpres bermasalah.

Sebelumnya, wacana tersebut dimunculkan setelah BPK memaparkan hasil pemeriksaan yang menunjukan ketidakpatuhan KPU dalam pelaksanaan anggaran sesuai perundang-undangan. Besaran audit bermasalah itu totalnya mencapai Rp334 miliar.

Dugan penyimpangan ini akan membawa dua implikasi terhadap Pilkada yang bakal digelar akhir tahun 2015.

"Bisa penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU diganti atau pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 ditunda. Nanti tergantung audit," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Kamis, 18 Juni 2015.


(MEL)

Infografik: Adu Tajam Ronaldo vs Kane

Infografik: Adu Tajam Ronaldo vs Kane

1 hour Ago

Ronaldo dan Kane sama-sama mencetak 43 gol sepanjang 2017. Siapakah yang lebih tajam di antara …

BERITA LAINNYA
Video /